World Bank Document - psflibrary.org

Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerahsebesar Rp 270 juta untuk kepentingan operasional, perjalanan dinas dan menjamutamu tanpa disertai surat dan kuitansi resmi.• Penyimpangan terhadap mekanisme pengeluaran dan pemakaian dana kas daerahContoh kasus Blitar dimana Bupati sering mengajukan permintaan dana untukkegiatannya secara pribadi kepada bendahara kas daerah (total dana yang dimintasebesar Rp 68 miliar). Karena permintaan tersebut diluar pos APBD, maka stafkeuangan mensiasati dengan mengeluarkan nota pengeluaran kode D dimana danayang dikeluarkan bukan dari pos ‘pasal pengeluaran’ melainkan dari ‘ayat penerimaan’berupa penerimaan atas Dana Alokasi Umum (DAU) yang seharunya diganti denganpemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD).• Pemindahbukuan dana kas daerah ke rekening pribadi kepala daerahModus ini terjadi dalam kasus dugaan kasus korusi Bupati Kapuas Hulu.• Manipulasi terhadap jumlah sisa APBDMasih dengan contoh kasus Blitar, Bupati bekerja sama dengan bagian keuanganuntuk memanipulasi sisa APBD 2002 sebesar Rp 24 miliar dengan cara Bupatimeminta bagian keuangan untuk ‘mengatur’ agar sisa APBD ‘hanya sebesar Rp 4 miliarsaja’ untuk kemudian dibuatkan pos pengeluaran fiktif yang dititipkan padapengeluaran dinas-dinas.• Manipulasi dalam proses pengadaan.Contoh kasus korupsi Panitia Pengadaan Tanah Pemkab Lombok Tengah di manaSekretaris panitia ikut terlibat dalam melakukan negosiasi dan transaksi harga tanahtanpa melibatkan panitia secara keseluruhan. Sekretaris juga melakukan berbagaiupaya manipulasi seperti meminta warga yang dibeli tanahnya untuk menandatanganiblanko kuitansi yang masih kosong sebelum terjadinya penyerahan uang pembayaran.Desentralisasi & Korupsi 21