World Bank Document - psflibrary.org

Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah DaerahIndikasi korupsi Pemkab Blitar pada awalnya berkembang dari rumors bahwa kas daerahdalam keadaan kosong sehingga berbagai pelayanan dan pembangunan bagi masyarakatterhambat. Mengetahui keadaan tersebut, Kepala Desa Jambewangi mulai merundingkanlangkah yang akan dilakukan agar persoalan kas daerah segera selesai bersama KepalaDesa Popoh yang bersebelahan. Merasa bahwa tidak cukup kuat, maka kedua kepaladesa tersebut mengajak 5 kepala desa lain untuk ikut bergabung menyusun langkahpenyelesaian.Pada awalnya, tim 7 kepala desa tersebut belum berinteraksi dengan LSM dan aktorpendorong lain yang pada saat bersamaan juga sedang mengungkapkan adanya dugaankorupsi Pemkab. Atas inisiatif sendiri tim 7 kades mengumpulkan berbagai data untukmengetahui bagaimana mungkin kasda bisa kosong? “Kalau mark up, gak mungkin kassampai kosong. Saya fikir pasti terjadi sesuatu,” ujar Kades Jambewangi. Pengumpulan databahkan dilakukan hingga mengunjungi badan koordinasi wilayah di Madiun. Akhirnya,mereka sepakat untuk mengajukan dugaan korupsi atas baju linmas dan dana perimbangansektor migas.Begitu data terkumpul, muncul masalah baru, mau melapor pada siapa? Mereka tahubahwa laporan korupsi seharusnya dilaporkan ke aparat hukum seperti Kepolisian atauKejaksaan. Namun kepercayaan terhadap instansi penegak hukum di tingkat lokal sangatrendah. Kejaksaan dan Kepolisian daerah dinilai mudah diintervensi oleh kepentinganpolitik sehingga diputuskan untuk langsung membawa kasus ke tingkat nasional. Tidaktanggung-tanggung, dengan dana swadaya, tim 7 kades membawa kasus tersebut keJakarta dengan mendatangi kediaman presiden SBY yang baru terpilih. Selain itu, merekaberhasil memetakan bahwa terdapat petinggi kejaksaan agung yang merupakan putradaerah. Kepada merekalah tim 7 kades melaporkan dugaan korupsi dan mendesak agarsegera diambil tindakan.Dalam perkembanganya tim 7 Kades akhirnya bertemu dengan SOMASI (koalisi aktorpendorong kasus Blitar) dan mulai bekerja sama membahas perkembangan kasus. Namunketika proses hukum dirasa tidak berjalan di Kejaksaan Negeri, lagi-lagi perwakilan kadesberangkat ke Jakarta untuk mendesak penyelesaian yang lebih cepat. Tim ini sempatdihadang oleh utusan salah satu tersangka yang menawari mereka uang beberapa ratus jutadengan syarat mereka membatalkan rencana melaporkan masalah ini ke Jakarta. Karenaupaya suap itu tidak berhasil, tim 7 kades akhirnya diancam keselamatan keluarganya.Tidak hanya itu, mereka juga masih harus menghadapi tekanan berupa aksi demonstrasiyang justru dilancarkan oleh asosiasi kepala desa se-Blitar yang menganggap bahwaapa yang dilakukan oleh 7 kades tersebut bertentangan dengan ‘tugas pokok dan fungsi’(tupoksi) kepala desa.Lokal Bergerak 35