World Bank Document - psflibrary.org

More documents

Recommendations

Info

Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah DaerahImbas dari Laporan Aktor PendorongAda beberapa modus yg biasanya dilakukan dalam melakukan tundak pidana korupsi tersebut,diantaranya dengan cara melakukan manipulasi laporan dan merugikan keuangan negara. Dansaya tidak setuju dengan adanya cara-cara untuk mencari celah untuk keluar dari hukuman setelahmelakukan korupsi.Kasi Penyidikan Kejati SumbarDua minggu selang AMM melaporkan dugaan kasus ini ke Kejati, bupati melaporkanLaporan Pertanggungjawabannya (LPJ) ke DPRD. Perlu diingat, pada periode ini DPRDmempunyai hak yang sangat besar terhadap eksekutif, termasuk untuk tidak menerimaLPJ-nya, yang sangat berakibat fatal jika 2 kali LPJ tersebut ternyata ditolak. Hasilnya? LPJyang disampaikan bupati 8 Mei 2003 ini ditolak. Sebelumnya memang sudah berkembangopini di masyarakat bahwa LPJ bupati akan ditolak, karena diduga banyak penyimpangandalam pelaksanaannya dan diduga telah terjadi penyalahgunaan wewenang oleh Bupatibeserta jajarannya dalam penggunaan dana APBD TA 2002.Hasil LPJ ini sempat dibandingkan AMM dengan hasil review yang pernah merekalakukan. Lalu ditemukan beberapa kejanggalan dan penyelewengan yang dilakukan olehBupati. Misalnya adanya mata anggaran yang tidak dipertanggungjawabkan dalam posKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp 2,65 Milyar dan dana cadangansebesar Rp 3, 65 Milyar. Selain itu, hampir disetiap bidang dan sektor ditemukan pos-posyang tidak ada pertanggungjawabannya dalam LPJ, padahal anggaran tersebut tercantumdalam APBD. Bahkan ada juga anggaran yang tidak dijelaskan penggunaanya. Oleh LBHUmanta hasil komparasi ini di sebarluaskan ke masyarakat melalui konferensi pers, danmerekomendasikan agar DPRD menolak LPJ tersebut.Setelah LPJ sempat ditolak, 3 minggu kemudian dilakukan kembali Sidang ParipurnaDPRD untuk mendengarkan kembali LPJ bupati. Akhirnya Fraksi Reformasi, Golkar danTNI tetap menolak LPJ tersebut dengan beberapa catatan, sedangka Fraksi PDIP danFDKB menerima LPJ menerima dengan beberapa catatan. Hanya Fraksi Nasional yangtidak menyatakan sikap. Selanjutnya, hasil revisi LPJ bupati yang disampaikan Juli 2003diterima oleh DPRD, kecuali Fraksi Golkar yang tetap menolak LPJ.Desentralisasi Memicu Korupsi?BAGIAN IV: ANALISASejak menjadi kabupaten sendiri pada tahun 1999 bersamaan dengan dikeluarkannya UUNo 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, Kabupaten Kepulauan Mentawai seolahbergeming dari posisinya yang dulu hanya merupakan bagian dari Kabupaten Padang148Lampiran
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah DaerahPariaman. UU No 22 Tahun 1999 yang baru diberlakukan tahun 2001 memberikankewenangan yang sangat besar kepada daerah dalam mengatur pembangunan di daerahnya.Undang-undang ini-pun kemudian ditafsirkan sendiri oleh daerah, dimana daerah merasaseakan-akan diberi kewenangan yang seluas-luasnya, dan memberikan peluang kepadapemerintahan daerah terutama kepada kepala daearah untuk membuat kebijakan apa sajatermasuk kebijakan-kebijakan yang ”mempermudah” daerah dalam mengelola keuangandaerahnya.Di sisi lain Kabupaten Kepulauan Mentawai yang masih baru, belum memiliki strukturpemerintahan yang kuat, belum ada sistim kontrol dan pengawasan dalam menjalankanroda pemerintahan, dan belum memiliki makanisme yang dapat menjamin bagaimanapemerintahan berjalan dengan baik, serta masih rendahnya SDM aparat yang ditempatkandalam pemerintahan. Ditambah lagi kepala daerah yang terpilih melalui legislatif belumbanyak berpengalaman dalam pemerintahan, bahkan ada yang mengatakan hanya seminggusekali berada di ibu kota kabupaten.Daerah baru ini juga belum memiliki legislatif yang bisa berfungsi secara baik untukmelakukan pengawalan dan pemantauan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan,sehingga eksekutif menjadi kekuatan tunggal yang berakibat pada pengambilan kebijakanyang mengesampingkan kepentingan masyarakat dan lebih menguntungkan kepadakepentingan diri kepala daerah dan aparatur pemerintahan di daerah. Kondisi inilahyang kemudian menjadi peluang terjadinya dugaan korupsi APBD 2002 di KabupatenKepulauan Mentawai.Ada 2 (dua) modus korupsi besar dalam kasus ini, yaitu:Pertama, tidak menyetorkan sisa dana APBD 2002 atau lebih dikenal sisa dana UUDP(Uang Untuk Di Pertanggungjawabkan) sekitar Rp 16 Milyar ke kas daerah pada akhirTahun Anggaran 2002, melainkan dipindahkan ke rekening pribadi.Kedua, menggunakan sisa dana UUDP yang peruntukkannya tidak sesuai yaitu digunakanuntuk kepentingan dinas, instansi, badan, DPRD dan pribadi-pribadi, tanpa prosedur dansistem administrasi yang benar seperti menggunakan kuitansi fiktif/palsu, tanpa SPUM/SPJ dan lain sebagainya.Kedua modus tersebut menunjukkan buruknya sistem administrasi keuangan di daerahtersebut. Bagaimana tidak, sisa dana UUDP APBD 2002 yang seharusnya disetorkanke kas daerah, ternyata masuk dalam rekening pribadi bukan disetorkan ke kas daerahsebagaimana layaknya prosedur yang sah. Bahkan, jika kasus ini tidak terungkap bisa jadiuang tersebut masih ada di rekening pribadi bendahara rutin, karena sempat ada perintahdari sekda untuk tidak menyetorkan UUDP ke kas daerah.Lampiran 149
Page 1:
Public Disclosure AuthorizedPublic
Page 4 and 5:
Memerangi Korupsi di Indonesia yang
Page 6 and 7:
Page 8 and 9:
Page 10 and 11:
Page 12 and 13:
Page 14 and 15:
Page 16 and 17:
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 39 and 40:
Bagian IIILokal Bergerak
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 88 and 89:
Page 90 and 91:
Page 92 and 93:
Page 94 and 95:
Page 96 and 97:
Page 98 and 99:
Page 100 and 101:
Page 102 and 103:
Page 104 and 105:
Page 106 and 107:
Page 108 and 109:
Page 110 and 111:
Page 112 and 113:
Page 114 and 115: Memerangi Korupsi di Indonesia yang
Page 163: Memerangi Korupsi di Indonesia yang
Page 189: Memerangi Korupsi di Indonesia yang
show all

World Bank Document - psflibrary.org

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?