World Bank Document - psflibrary.org

Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerahmenghapus dana sebesar Rp 27 miliar dari sisa APBD 2002. Lalu, dana sebesar Rp 27miliar dipindahbukukan ke rekening Krisanto sebesar Rp 24 miliar. Sisanya, sebesar Rp 3miliar dimasukkan ke Kasda DAU. Dalam laporan keuangan dana Rp 27 miliar ini disiasatidengan cara membebankan pada pos pengeluaran pada masing-masing unit kerja PemkabBlitar.Koalisi TujuanHampir semua aktor dalam kasus Blitar melakukan koalisi. Entah itu koalisi kecil sepertiyang dilakukan kelompok 7 kades dan Tim 11 atau koalisi yang terdiri dari organisasiorganisasiyag telah mempuyai basis massa sebelumnya dan memakai nama resmi, sepertiyang dilakukan oleh SOMASI dan KRPK. Selain itu ada pula beberapa NGO yangmelakukan aksi dengan membawa identitasnya masing-masing misalnya, aliansi gurudalam FKGPR dan aliansi perempuan dalam KPI.Tiap-tiap aktor dalam kasus ini melakukan kebanyakan melakukan aksi-aksinya sendirisendiri.Walaupun ada juga aksi-aksi yang dilakukan bersama-sama seperti yang dilakukanSOMASI. Koalisi NGO ini termasuk aktor yang giat melakukan koordinasi dengan aktorlain, baik itu NGO-NGO lain, Kelompok 7 Kades bahkan mereka juga berkoordinasidengan Tim 11 sebagai sumber informasi. Intinya, para aktor dalam kasus ini meskipunmereka seperti terlihat berjalan sendiri, namun sebenarnya mereka tetap saling berbagiinformasi.Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal ini dikarenakan ada satu tujuan yang hendak merekaperjuangkan yaitu penyelesaian kasus ini hingga tuntas. Jadi, meskipun terkadang masingmasingaktor membawa agendanya sendiri, seperti para guru yang meminta pembayarangaji mereka, tapi misi untuk mendorong kasus ini tetap ada. Maka, bisa dikatakan bahwakoalisi dalam sebuah gerakan anti korupsi bukan hanya sebuah nama yang dikhawatirkanhanya beberapa orang yang bekerja. Koalisi bisa juga diartikan saling berkoordinasi danberkonsolidasi untuk tetap pada tujuan yang dinginkan.Ketika koalisi seperti ini yang terbentuk maka, setiap orang bisa mengambil peran masingmasing.Tidak perlu semua aktor menghabiskan energinya untuk mengawal kasus inidari awal hingga akhir. Misalnya Kelompok 7 kades hanya berperan sampai penyidikan,SOMASI hanya berperan hingga pengadilan berakhir dan KRPK mulai berperan ketikapengadilan sudah dimulai dan pasca vonis. Dengan begitu akan terjadi kesinambungandalam pengawalan kasus dan energi yang dipunyai bisa digunakan untuk membongkarkasus-kasus korupsi lainnya. Berikut kita lihat tabel peran masing-masing aktor dalamkasus Blitar.Lampiran 99