World Bank Document - psflibrary.org

Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah DaerahKesimpulan & RekomendasiDesentralisasi & Korupsi. Korupsi memiliki sejarah lebih panjang dibanding sistempemerintahan, entah sentralistik atau desentralistik. Korupsi lebih seperti bayangan yangselalu mengikuti kemanapun pendulum kekuasaan berayun, di mana ada kekuasaan, korupsiduduk tak jauh dari situ. Ketika pusat memegang dominasi kekuasaan, locus dan moduskorupsi berputar di tingkat pusat dan daerah sekedar melakukan replikasi. Atau, ketikakekuasaan mulai dibagi ke daerah, maka terjadi pengembangan locus dan modus korupsiyang dijalankan oleh para pemangku kepentingan politik dan ekonomi di daerah tersebut.Apakah absah untuk mengatakan bahwa kebijakan desentralisasi di Indonesia memang telahmenyuburkan praktek korupsi? Sayangnya tidak terdapat data yang cukup valid menyangkutkasus korupsi yang sebetulnya telah terjadi di daerah sebelum dimulainya kebijakandesentralisasi sehingga cukup sulit untuk membuat perbandingan. Yang terjadi seiringdengan dimulainya kebijakan desentralisasi adalah peningkatan jumlah pengungkapankasus dugaan korupsi di daerah. Dengan demikian, yang bisa ditarik dari fenomena inibukanlah untuk menjawab apakah korupsi semakin tinggi atau semakin rendah tapi untukmencermati dimana locus dan apa modus korupsi di daerah.Sebagian besar pengamat sepakat bahwa terjadi penguatan posisi lembaga legislatif didaerah di bawah UU 22/1999 (legislative heavy) sehingga ‘locus’ korupsi banyak terjadi dilembaga ini. Tapi tidak berarti bahwa praktek korupsi di lembaga eksekutif telah samasekali berhenti. Hanya beberapa tahun sebelumnya, di bawah pemerintahan Orde Baru,lembaga eksekutif di daerah memegang dominasi kekuasaan yang sangat besar dan menjadi‘locus’ korupsi di daerah yang sangat subur selama puluhan tahun. Dengan kata lain, terjadipergeseran ‘locus’ korupsi ke tubuh legislatif, namun dengan ‘modus’ yang relatif sederhana.Sementara, ruang-ruang korupsi eksekutif untuk sesaat sedikit berkurang namun ‘modus’masih lebih kompleks. Perubahan UU 22/1999 menjadi UU 32/2004 nampaknya masihmengikuti pola yang sama; yang terjadi sekedar perubahan ‘locus’ dan ‘modus’ dan tidakberarti bahwa praktek korupsi di daerah semakin berkurang.Peluang Penguatan Inisiatif Anti Korupsi di Tingkat Lokal. Yang lebih pentinguntuk dicermati adalah bahwa desentralisasi membawa implikasi terhadap penguataninisiatif anti korupsi di tingkat lokal yang ditandai dengan dua hal. Pertama, penguatankelompok masyarakat sipil yang secara aktif mulai mengambil peran untuk berpartisipasidan melakukan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan. Kemunculan berbagaiorganisasi (NGO) baru, berkembangnya media massa serta revitalisasi berbagai organisasitradisional dan institusi desa berusaha mengambil kesempatan untuk menaikan posisi tawarmasyarakat –salah satunya dengan mulai mengungkap dan mendorong penyelesaian kasusdugaan korupsi.Kedua, meski demikian, kelompok masyarakat mesti menyadari bahwa terungkapnya dugaan66Kesimpulan & Rekomendasi