World Bank Document - psflibrary.org

Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah DaerahPutusan Bebas. Bebasnya tersangka dari dakwaan jaksa terjadi pada kasus korupsi SekdaMentawai dan korupsi Yayasan Bestari DPRD Kab. Pontianak. Pada kasus Mentawai,majelis hakim beranggapan bahwa peminjaman dana UUDP APBD 2002 oleh Sekdaadalah untuk kepentingan dinas-dinas yang ada di Mentawai untuk menunjang rodapemerintahan di kabupaten yang baru terbentuk. Selain itu, tidak terbukti adanya unsurmemperkaya diri sendiri. Sementara majelis hakim pada kasus kab. Pontianak berpendapatbahwa dasar hukum PP 110/2000 tidak dapat digunakan karena sudah dibatalkan olehMahkamah Agung serta tidak terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum lain yangdidakwakan yaitu: PP 105/2000 dan Kepmendagri No.29/2002. 21Dakwaan ditolak. Dakwaan JPU dalam kasus korupsi DPRD propinsi NTB tidak dapatditerima oleh majelis hakim dengan alasan diperlukan hasil audit resmi untuk membuktikankerugian negara sesuai dengan ketentuan UU. Selain itu, karena PP 105/2000 yang dipakaisebagai dasar tuntutan, maka kasus tidak dianggap sebagai kasus pidana. 22 Dakwaan atasBupati Kapuas Hulu juga ditolak karena majelis hakim menilai dakwan tidak menguraikanunsur esensial tentang bagaimana terdakwa memperkaya diri sendiri, orang lain ataukorporasi. 23Latar belakang putusan bebas atau penolakan hakim atas dakwaan jaksa tentu saja tidakterkait dengan melemahnya pemantauan aktor pendorong melainkan karena lemahnya isidakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pada titik ini, dugaan praktek suapselama proses di Kejaksaan semakin kuat.Proses persidangan paling cepat terjadi pada kasus Kapuas Hulu yakni 1 bulan –mengingatdakwaan jaksa memang sudah ditolak oleh pengadilan sejak persidangan-persidangan awal.Setelah Kapuas Hulu, kasus di mana hakim menjatuhkan vonis bersalah paling cepat adalahkasus Toli-Toli yaitu 3 bulan. Persidangan yang berlangsung paling lama adalah kasusDonggala dan Sumatera Barat yaitu selama 12 bulan. Rata-rata waktu yang dibutuhkandalam persidangan tahap pertama adalah 7,2 bulan.C. Upaya Hukum Banding & KasasiBandingDalam semua kasus dimana tersangka divonis bersalah, baik jaksa maupun terdakwamengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT). Alasan pengajuan banding dari pihakkejaksaan terutama karena vonis yang dijatuhkan dianggap jauh lebih rendah dari tuntutanyang diajukan. Sementara, bagi terdakwa yang mengajukan banding dengan alasan bahwamereka tidak bersalah atau karena sanksi dianggap terlalu berat. Pada umumnya terdakwa –lewat pengacaranya, berpendapat bahwa kasus yang terjadi pada mereka masuk ke wilayahadministratif dan bukan tindak pidana korupsi.21Putusan Pengadilan Negeri Mempawah No.139/PID.B/2004/PN.MPW22Putusan Pengadilan Mataram No.321/Pid.B/2005/PN.MTR tanggal 7 Juli 2006 hal.18723www. Pontianakpost.com, Rabu 27 September 2006, Dakwaan Batal, Tambul Bebas.56Penegakan Hukum