World Bank Document - psflibrary.org

Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah DaerahTersangka korupsi propinsi Sumatera Barat sejak semula memang tidak memakaiperaturan ini karena dianggap bertentangan dengan pasal 34 UU no.4 tahun 1999 danpasal 19 UU no.22 tahun 19999 yang menyebutkan bahwa DPRD mempunyai wewenanguntuk mengatur anggarannya sendiri. Mereka mengajukan hak uji materil (judicialreview) terhadap PP ini ke Mahkamah Agung yang terdaftar pada tanggal 25 Mei 2001.MA akhirnya mengabulkan gugatan DPRD Sumatera Barat dengan membatalkan PP110/2000 pada tanggal 9 September 2001. Dengan pembatalan tersebut, maka PP initidak lagi bisa dijadikan dasar penyidikan atas korupsi oleh Kejaksaan atau Kepolisian.Pengacara terdakwa menganggap bahwa dengan adanya keputusan MA berarti bahwa PPtersebut telah ‘batal secara hukum’ sehingga para anggota DPRD yang terlanjur divonisdengan PP itu harus dibebaskan. Pembatalan tersebut berakibat pada berhentinya prosespengungkapan kasus korupsi DPRD dan terhambatnya proses lanjutan terhadap sebagiantersangka yang sebelumnya belum sempat diproses oleh Kejaksaan.Panja DPR RI. Maraknya pengungkapan kasus korupsi DPRD menjalar hingga ketingkat nasional. Kericuhan terjadi saat dengar pendapat antara Jaksa Agung RI dankomisi III DPR RI menyangkut isu penanganan hukum terhadap anggota DPRD diberbagai daerah. Banyak pengaduan dari daerah menyangkut proses hukum terhadapanggota DPRD dan kepala daerah yang dinilai tidak fair, tebang pilih, tidak profesionaldan tidak proporsional. Sebagai tindak lanjut dari dengar pendapat tersebut, pada tanggal1 Maret 2005 gabungan komisi II dan III DPR RI membentuk Panitia Kerja PenegakanHukum dan Pemerintahan Daerah (Panja) yang terdiri dari 50 orang anggota. Panjadimaksudkan untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan UU sertaperaturan pelaksanaan agar penegakan hukum berjalan sesuai dengan tertib hukum.Setelah bekerja selama 20 bulan, pada tanggal 10 Oktober 2006 keluarlah hasil kerjaPanja dengan rekomendasi kepada Presiden SBY untuk; i) segera memulihkan namabaik serta segenap hak anggota DPRD dan kepala daerah yang saat ini diproses dalamkasus hukum; ii) menginstruksikan aparat penegak hukum untuk tidak diskriminatifdalam menangani kasus korupsi yang melibatkan anggota DPRD dan kepala daerah daniii) menegur keras Jaksa Agung yang dinilai tidak mampu memimpin aparat kejaksaandaerah dalam menangani kasus korupsi.Lemahnya dasar hukum dan proses hukum yang diskriminatif memang menonjol dibanyak kasus. Meski demikian, rekomendasi untuk merehabilitasi dan memulihkan hakanggota DPRD dan kepala daerah merupakan tekanan politik yang menjadi ancamanserius bagi penegakan hukum terhadap dugaan korupsi di Indonesia.Peraturan Pemerintah No.37 tahun 200670Kesimpulan & Rekomendasi