World Bank Document - psflibrary.org

Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerahmasih terlalu prematur karena, sebagaimana gerakan masyarakat sipil di berbagai bidang,dampak keberhasilan harus diukur dalam perspektif jangka panjang pembentukan kesadaranmasyarakat.‘Radar’ menangkap indikasi korupsi. Dengan dipakainya NGO sebagai institusipertama bagi berbagai kelompok masyarakat -bahkan ‘orang dalam’ pemerintahan, untukmembongkar kasus korupsi- maka bisa dikatakan bahwa keberhasilan aktor pendoronguntuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap adanya indikasi korupsi cukupberhasil. Jika pun tidak ada laporan, inisiatif berbagai lembaga lokal untuk melakukanreview dan kajian atas keuangan pemerintah daerah merupakan jaring yang selalu berhasiluntuk menangkap indikasi korupsi. Begitu pun, masih perlu dikembangkan kemampuanaktor pendorong untuk menjaring lebih banyak konstituen dari berbagai elemen dalampemerintahan.Kajian dan penyusunan laporan dugaan korupsi. NGO bukanlah kuasi kepolisianatau kejaksaan. Mereka memang tidak dibekali dengan pengetahuan hukum, wewenangdan fasilitas kerja untuk melakukan investigasi dan menyusun laporan yang lengkap danvalid terhadap indikasi korupsi. Di sisi lain, harapan aparat hukum agar pelaporan NGOmemuat informasi dasar menyangkut siapa, bagaimana dan dakwaan apa yang disangkakansebaiknya menjadi target minimal yang bisa dicapai bagi aktor pendorong. Laporan yangbaik tidak saja berguna bagi instansi yang dilapori tapi terlebih akan sangat berguna sebagaidasar argumentasi untuk melakukan aksi tekanan bagi aktor pendorong itu sendiri. Hanyasedikit aktor pendorong dalam studi kasus yang dinilai berhasil untuk melakukan kajiandan menyusun laporan yang baik.Membangun konstituen dan koalisi. Sejak awal kasus, aktor pendorong telah melakukanberbagai upaya untuk membangun konstituen gerakan di tingkat basis disamping jugamembangun koalisi sesama aktor pendorong. Kegagalan dalam merumuskan target danstrategi mengakibatkan lemahnya konsolidasi di kalangan aktor pendorong. Selain itu,proses hukum menjadi agenda pesoalan tersendiri. Proses hukum yang memakan waktulama dan membutuhkan pengetahuan hukum spesifik mensyaratkan tersedianya tenagakerja full time bagi aktor pendorong untuk mengelola penanganan satu kasus saja.Membangun demand untuk proses hukum yang baik. Kerja keras aktor pendorongsesungguhnya merupakan respon terhadap jalannya proses hukum. Jika mencermatikorelasi antara aksi aktor pendorong dan reaksi dari aparat hukum, terlihat bahwa aksi-aksitersebut cukup signifikan dalam menekan instansi penegak hukum agar lebih transparandan responsif (lebih cepat) dalam penanganan kasus. Meski demikian, tidak terdapatkorelasi antara berbagai tekanan yang dilancarkan aktor pendorong terhadap keluaran dariproses hukum seperti dakwaan, tuntutan atau vonis pengadilan. Dengan kata lain, aktorpendorong telah berhasil untuk mendesakan terjadinya proses hukum yang lebih cepat danlebih terbuka tapi belum tentu adil.Lokal Bergerak 41