World Bank Document - psflibrary.org

More documents

Recommendations

Info

Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah DaerahJalan Berliku ke Meja HijauAda hal yang kurang lazim dalam proses hukum awal ini, dimana tim penyelidik Kejaribaru mulai memanggil para tersangka ketika sudah ada rekomendasi dari anggota DPRD(November 2002). Padahal kasus ini sudah dilaporkan aktor ke Kejari bersamaan dengandilaporkannya kasus ini ke DPRD (September 2002). Aturan mana yang mengatakan kerjaaparat hukum dapat diintervensi DPRD? Dalam perjalanannya, tanpa alasan yang jelaskasus ini sempat dipetieskan selama delapan Kejari Praya.Setelah Dipeti-eskan, Kasus Kembali HangatSetelah 8 bulan ”dipeti-es-kan” di Kejari, kasus kemudian dibuka kembali oleh Kajari yangbaru bulan Mei 2003. Berdasarkan laporan aktor, proses pengadaan yang dipermasalahkanadalah pengadaan tanah untuk TA 2001, dengan tersangka utama adalah Pimpro danBendahara Proyek. Namun dalam proses penyidikan lebih lanjut, jaksa juga menemukanindikasi yang sama dalam pengadaan tanah TA 2002, yang juga melibatkan PenanggungjawabProyek dan Kadinkes Loteng. Akhirnya, proses penyidikanpun diikuti dengan penahaanterhadap para tersangka.Dalam dakwaan jaksa disebutkan dalam menjalankan proyek pengadaan tanah ini paratersangka telah menyalahgunakan kewenangan dengan melakukan sendiri penaksiran danpenawaran serta pembayaran harga tanah tanpa melibatkan panitia pengadaan tanah lain,dengan harga dibawah standar DIPDA. Atas dakwaan ini, para terdakwa dituntut denganpasal 2 dan atau 3 jo pasal 17 dan 18 ayat 1 huruf b UU No. 31 tahun 1999 jo pasal 43UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP, denganhukuman masing-masing: Terdakwa I dan II 3 tahun penjara; Terdakwa III 2 tahun penjaradan terdakwa IV 1 tahun penjara. Masing-masing terdakwa juga diharuskan membayardenda dan ganti rugi sesuai dengan kesalahannya masing-masing.Vonis Bebas yang Mengejutkan“Memang itu yang tertuang di BAP, sebetulnya itu tidak benar. Buktinya di Pengadilan Tinggi, sayadi putus bebas. Tapi, begitulah proses hukum di Praya ini, semuanya bisa dibeli dan orang yang tidakterlibat dalam pembebasan tanah kok di bawa ke proses hukum?”TerdakwaSelang setahun pasca kasus ini diproses kembali oleh Kejari, berkas perkara dilimpahkanke Pengadilan Negeri (PN) Praya tanggal 26 Mei 2004. Rangkaian sidang ditingkat PNberlangsung 5 bulan, dengan melakukan 15 kali persidangan sampai akhirnya diputuskan.Keputusan vonis PN untuk masing-masing terdakwa lebih rendah dari yang dituntut olehJPU, yaitu: Terdakwa II divonis bersalah dengan pidana penjara 18 bulan dan denda 10182Lampiran
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerahjuta; Terdakwa III divonis penjara 12 bulan denda 10 juta; dan Terdakwa I divonis penjara9 bulan dan denda 10 juta serta membayar uang pengganti Rp 20 juta; sedangkan terdakwaIV divonis penjara 4 bulan.Atas putusan tersebut Jaksa melakukan banding. Namun di tingkat banding di PengadilanTinggi Mataram Kadinkes justru di vonis bebas dengan masa percobaan 1 tahun, sedangkanyang lainnya Pengadilan Tinggi Matam menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya.Atas putusan itu Jaksa melakukan Kasasi ke MA dan hingga penelitian lapangan iniberakhir (Oktober 2006) putusan kasasi belum turun. Kecuali terdakwa I, setalah 14 bulankeluar hasil kasasi yang memperkuat vonis PN, sehingga terdakwa I hanya menjalani 14hari kurungan setelah dipotong masa tahanan, namun yang bersangkutan belum membayardenda maupun uang pengganti.Dua Motif yang Menyibak KorupsiBAGIAN IV: ANALISAInisiator bekerja disebuah harian lokal, relatif independen dan bersih dari motif politik sertakekuasaan. Tentunya ia ingin kasus diselesaikan secara hukum, walau dibalik pengungkapanini juga dilatari rasa dendam inisiator kepada terdakwa. Sedangkan si pelapor, politisi, padadasarnya ingin kasus diselesaikan secara politik saja. Tujuannya hanya ingin menghantamlawan politiknya, yang diduga harus bertanggungjawab atas kasus ini. Kombinasi kinerja duaaktor utama yang masing-masing punya dendam pribadi ini cukup unik, karena akhirnyaberhasil menghantarkan kasus ke jalur hukum.Apa persoalan pribadi aktor dengan tersangka, dan bagaimana kombinasi motif dua aktorutama ini bekerja dalam mendorong kasus?Dendam aktor wartawan dengan tersangka sesungguhnya diawali masalah yang terbilangsederhana. Semua bermula ketika terdakwa I memecat muadzin (pengumandang azan)sebuah masjid karena berpoligami. Muadzin tersebut adalah orang yang pernah mengaji(belajar agama) dengan orang tua si aktor. Selain itu terdakwa juga pernah memukul salahsatu teman aktor yang ngebut dijalanan. Bermula dari persoalan yang sangat pribadi inilahaktor terdorong untuk membongkar kasus tersebut, untuk balas dendam.Sedangkan dendam politisi terhadap terdakwa terjadi ketika salah satu anaknya pernahmengerjakan proyek pengadaan pakaian dinas pemda Loteng. Tapi karena dianggap tidaksesuai dengan spesifikasi, terdakwa I pernah memarahi anak aktor dengan perkataan yangtidak menyenangkan didepan banyak orang. Aktor juga punya dendam politik denganbupati yang saat itu menjabat. Akibat kalah dan sakit hati, aktor akhirnya keluar dari partaiLampiran 183
Page 1:
Public Disclosure AuthorizedPublic
Page 4 and 5:
Memerangi Korupsi di Indonesia yang
Page 6 and 7:
Page 8 and 9:
Page 10 and 11:
Page 12 and 13:
Page 14 and 15:
Page 16 and 17:
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 39 and 40:
Bagian IIILokal Bergerak
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 88 and 89:
Page 90 and 91:
Page 92 and 93:
Page 94 and 95:
Page 96 and 97:
Page 98 and 99:
Page 100 and 101:
Page 102 and 103:
Page 104 and 105:
Page 106 and 107:
Page 108 and 109:
Page 110 and 111:
Page 112 and 113:
Page 114 and 115:
Page 116 and 117:
Page 118 and 119:
Page 120 and 121:
Page 122 and 123:
Page 124 and 125:
Page 126 and 127:
Page 128 and 129:
Page 130 and 131:
Page 132 and 133:
Page 134 and 135:
Page 136 and 137:
Page 138 and 139:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148: Memerangi Korupsi di Indonesia yang
Page 189: Memerangi Korupsi di Indonesia yang
show all

World Bank Document - psflibrary.org

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?