World Bank Document - psflibrary.org

More documents

Recommendations

Info

Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah DaerahTabel Dakwaan JPU dan Vonis PN dalam 6 Studi Kasus LGCSKASUSDPRDKabupaten Toli-ToliDPRDProp. Sumatra BaratDPRD Kab. MadiunDPRD Kab. PontianakDakwaanJaksa Penuntut Umum9-12 tahun penjara, denda danmembayar kerugian negara.4-4,6 tahun penjara, denda danmembayar kerugian negara4 tahun penjara, denda danmembayar kerugian negara2 tahun penjara, denda danmembayar uang penggantiVonisPengadilan Negeri (PT)2 tahun penjara, denda dan membayarkerugian negara2-2,3 tahun penjara, denda danmembayar kerugian negara1-4 tahun penjara, denda dan membayarkerugian negaraBebas Murni untuk semua terdakwaDPRD Prop. NTB 5 tahun penjara dan denda Dakwaan tidak diterima karena prematurDPRD Kab. Donggala4 tahun penjara, denda danmembayar kerugian negara.Momen Pilkadapun Jadi Pilihan Jitu1-4 tahun penjara, denda dan membayarkerugian negaraAda banyak cara dan momen yang biasanya dicari oleh para aktor pendorong dalammendorong sebuah kasus korupsi. Mengingat, laporan hukum dugaan sebuah kasus korupsiyang diadukan ke aparat hukum oleh aktor pendorong harus dilengkapi dengan data danbukti-bukti yang kuat. Padahal disaat yang sama, bukti dan data terkait dugaan korupsimerupakan bahan langka dan mahal, yang sangat sulit didapat. Tidak heran banyak laporandugaan kasus korupsi yang mental alias tidak diproses lebih lanjut. Bagaimana denganpengungkapan kasus ini?Pengungkapan kasus ini, jika dilihat dari waktunya, sangat dekat dengan momen Pilkada.Pada situasi ini memang banyak dimanfaatkan para lawan politik untuk saling ”buka aib”yang lain. Inilah situasi yang dimanfaatkan aktor, mereka mulai bergerilya mendekati parapihak yang bekepentingan dengan pilkada, untuk mendapatkan data. Apalagi laporan awalaktor ternyata juga belum mendapat respon aparat. Bergerilyalah para aktor mendekati paralawan politik, untuk mencari ”bocoran” data. Tak heran, strategi politik adu domba-pundipakai aktor. Terbukti strategi ini cukup berhasil, dengan diperolehnya data-data indikasikorupsi/penyelewengan dana APBD sejak TA 2000-2003. Inilah kemudian yang menjadiamunisi baru bagi aktor untuk kemudian membuat laporan dugaan korupsi baru yang lebihdidukung oleh data/bukti.Jika dilihat secara lebih jauh, kasus ini mulai berani didengungkan ketika gaungpengungkapan korupsi di tubuh DPRD mulai ramai terjadi diberbaga daerah, terutamayang dimotori oleh FPSB untuk mengungkapkan kasus dugaan korupsi DPRD Sumbar,yang menjerat semua anggotanya minus anggota dari Fraksi TNI/POLRI. Ini terlihat136Lampiran
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerahdari sudah cukup lamanya tercium indikasi kasus ini, namun disadari sangatlah susahuntuk mengungkapkannya, karena di Indonesia secara umum, penyelesaian kasus korupsisepertinya tabu. Apalagi dilakukan oleh pejabat dan orang-orang yang terhormat sepertianggota DPRD. Sehingga ketika kasus Sumbar sudah mulai menjadi konsentrasi publik diseluruh Indonesia, muncul keberanian dari daerah-daerah lain termasuk Tolitoli di Sulteng,karena korupsi bukanlah kejadian baru, namun sudah lama berurat berakar, tapi sangat sulitdiungkap dan diselesaikan.Cukup besar dampak dari pengungkapan kasus ini. Terbukti mantan anggota dewan yangmenjadi terdakwa dalam kasus ini, akhirnya batal menjadi calon kepala daerah, jabatanyang tadinya sudah diincarnya, karena adanya black campaign dari lawan politiknya, yangbersamaan dengan mulai terungkapnya kasus dugaan korupsi di tubuh dewan yang padawaktu itu dipimpinnya.Strategi Pengembalian Kerugian NegaraYang pertama, fasilitas jaksa harus lengkap, personal harus cukup dan yang terpenting gaji jaksa dandana mobilisasi dalam menyelidiki dan menyidik perkara harus naik. Kalau tiga faktor itu cukup,saya kira korupsi dapat diberantasKa Intelejen KajatiSelain membuat para terdakwa mendapat hukuman setimpal dari tindakannya mengkorupsiuang negara, dan memberikan efek jera bagi pihak lain agar tidak melakukan hal yang sama,yang juga sangat penting dalam penyelesaian kasus korupsi adalah bagaimana agar kerugiannegara yang ditimbulkan oleh koruptor dapat kembali ke negara. Seperti diketahui, banyakkasus yang sudah mendapatkan keputusan tetap-pun tidak jarang kerugian negaranya tidakdibayar, seperti yang terjadi di Pemkab Loteng atas kasus pengadaan tanah, dan kasuskorupsi di Pemkab Blitar.Ada hal bisa dijadikan contoh dalam penanganan proses hukum awal kasus ini, dimanadalam bekerja Kejari lebih dulu memancing anggota dewan mengembalikan kerugian negarasebelum dakwaan. Caranya? Ketika mulai dilakukan penyelidikan, para tersangka langsungditahan. Untuk kasus Tolitoli, dimana para tersangkanya sebagian besar merupakan kalanganbangsawan, taktik ini cukup jitu untuk menyelamatkan sebagian uang negara. Karena diTolitoli, korupsi dianggap sebagai sesuatu yang sangat memalukan dan bisa menjatuhkanderajat seseorang. Disini sepertinya para tersangka mencoba untuk ”membersihkan diri”dari tuntutan, dengan harapan setelah mengembalikan kerugian negara tersebut, merekaakan bebas dari tuntutan. Terkumpullah kemudian dana sebesar Rp 184 juta dari paratersangka. Namun dengan pengembalian ini bukan berarti kasus selesai, karena dalam Pasal4 UU No 31/1999 yang dirubah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, pengembalian tersebut tidak bisa menghentikan proses hukum atauLampiran 137
Page 1:
Public Disclosure AuthorizedPublic
Page 4 and 5:
Memerangi Korupsi di Indonesia yang
Page 6 and 7:
Page 8 and 9:
Page 10 and 11:
Page 12 and 13:
Page 14 and 15:
Page 16 and 17:
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 39 and 40:
Bagian IIILokal Bergerak
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 88 and 89:
Page 90 and 91:
Page 92 and 93:
Page 94 and 95:
Page 96 and 97:
Page 98 and 99:
Page 100 and 101:
Page 102 and 103: Memerangi Korupsi di Indonesia yang
Page 151: Memerangi Korupsi di Indonesia yang
Page 189: Memerangi Korupsi di Indonesia yang
Page 202 and 203:
Page 204 and 205:
show all

World Bank Document - psflibrary.org

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?