13.07.2015 Views

World Bank Document - psflibrary.org

World Bank Document - psflibrary.org

World Bank Document - psflibrary.org

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah DaerahKORUPSI IBARAT PENYAKIT MENULAR(Studi Kasus Korupsi Pengadaan Tanah 2001/2002 Di Kabupaten Lombok Tengah)Peneliti : Umar Achmad Seth“Penanganan kasus ini ibarat mengobati orang yang digigit ular beracun, maka harus diobati denganbisa ular juga” artinya “penanganan kasus korupsi ini caranya adalah dengan korupsi pula”PH TerdakwaBAGIAN I: RINGKASANUngkapan di atas cukup tepat menggambarkan betapa penanganan kasus korupsi akhirnyaharus dibayar dengan transaksi korupsi pula oleh aparat hukum. Tidak sedikit uang yangakhirnya harus dikeluarkan koruptor untuk bisa bebas atau paling tidak meringankanhukuman terhadap dirinya.Nama baik bahkan tidak bisa menjamin bahwa moral dan perilaku seseorang juga baik. Iniyang membuat kasus ini cukup mencengangkan masyarakat Lombok Tengah (Loteng).Bagaimana tidak, tersangka adalah orang-orang yang selama ini sangat berpengaruh,disegani dan dihormati masyarakat, karena kebangsawanannya, kekayaannya, jugaposisinya dalam pemerintahan di Pemkab Loteng.Sebut saja tersangka penanggungjawab proyek (kita sebut terdakwa I) dan pimpinanproyek (terdakwa II) yang masih dalam satu trah bangsawan selain sebagai pejabat tatapemerintahan, dan tersangka Kepala Dinas Kesehatan (terdakwa IV) yang terkenal sangatkaya raya dan juga disegani masyarakat karena kepiawaiannya dalam menyembuhkanorang sakit. Kecuali terdakwa III, yang hanya merupakan pegawai biasa di Pemkab Lotengyang menjabat sebagai bendahara proyek.Kasus ini berawal dari kebijakan Pemkab Loteng untuk menyediakan pengadaan tanahcadangan dan tanah infrastuktur seluas 8 hektar dalam tahun anggaran 2001-2002 senilaiRp 4,7 milyar sebagai program Sekretaris Daerah bagian Tata Pemerintahan.Sebenarnya kasus sudah mulai terendus ketika salah satu pemilik tanah diminta olehtersangka untuk menandatangani kuitansi kosong sebagai tanda pembayaran yang sah.Kecurigaan semakin kuat ketika anggaran dalam DIPDA (Daftar Isian Proyek Daerah)tidak pernah diberitahukan kepada pemilik tanah. Keresahan pemilik tanah ini kemudiantercium oleh wartawan lokal, yang selanjutnya melakukan investigasi lebih jauh atas kasusini.Lampiran 175

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!