World Bank Document - psflibrary.org

More documents

Recommendations

Info

Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah DaerahOleh Jaksa, para tersangka didakwa 5 tahun perjara, denda Rp 200 juta subsidier 4 bulankurungan, karena dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu denganmerealisasikan dan menggunakan anggaran rutin Setda tanpa prosedur. Tindakanmereka dianggap tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentangPengelolan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara dan Peraturan Menteri DalamNegeri No. 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.Kasus kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Padang tanggal 17 Oktober 2003Di tingkat PN, dalam persidangan yang digelar sekitar 11 bulan dengan 38 kalipersidangan tersebut terungkap bahwa UUDP APBD 2002 ternyata telah ”dipinjamkan”tanpa prosedur sebagaimana mestinya kepada dinas-dinas dan instansi-instansi diKabupaten Kepulauan Mentawai; DPRD; Parpol; <strong>org</strong>anisasi profesi; <strong>org</strong>anisasi sosial;juga pinjaman pribadi bupati dan wakil bupati. Tidak hanya itu, dipersidangan jugaterungkap bahwa telah dilakukan pembuatan ratusan kwitansi fiktif akibat banyaknyapengeluaran atas permintaan Bupati yang tidak ada pos anggarannya; pengeluaran yangtidak ada SPJ (Surat Pertanggung Jawaban-nya); SPMU (Surat Perintah MembayarUang) yang melebihi plafon; dana untuk meloloskan LPJ Bupati; dana untuk melobbyDep.Kehutanan, Dep. Keuangan, dan Dep. Pertanian, agar dapat menambah dana PSDH-DR; dan dana pembelian mobiler rumah dinas bupati.Sayangnya, kesaksian yang cukup menunjukkan adanya kesalahan/tindak penyelewenganyang dilakukan oleh para tersangka, ternyata dalam pandangan hakim PN Padang dianggaphanya merupakan kesalahan administratif. Para terdakwa-pun divonis bebas, karenaapa yang mereka dilakukan dianggap tidak untuk kepentingan pribadinya melainkanuntuk kepentingan dinas-dinas dan instansi-instansi di Kabupaten Mentawai, dan inidianggap sebagai sebuah kebijakan untuk menjalankan roda pemerintahan di KabupatenMentawai yang baru berjalan tiga tahun. Tidak menunggu lama, jaksa langsung kasasi.Hasilnya? Setelah 15 bulan diproses kasasi, Hakim Mahkamah Agung memperkuat vonisPN Padang atas 3 terdakwa lain (selain Sekda), dan vonis untuk Sekda sendiri sampaipenelitian lapangan ini selesai (Nopember 2006) belum sampai ke PN Padang.BAGIAN II: LOCAL CONTEXTKabupaten Kepulauan Mentawai terdiri dari 40 pulau kecil. Sebelum tahun 1999, iamerupakan bagian dari Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat. Hanyaada 4 pulau yang relatif besar disini, salah satunya Pulau Siberut yang ditetapkan sebagaikawasan Taman Nasional Siberut (TNS). Pulau-pulau di Mentawai sangat rawan terhadaplongsor, banjir, erosi, siltasi dan sedimentasi. Perjalanan menuju kabupaten ini hanya bisaditempuh dengan transportasi laut, dengan waktu tempuh 6-12 jam dari Kota Padang,sedangkan transportasi antar pulau ditempuh sekitar 4-6 jam.142Lampiran
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah DaerahMentawai sangat kaya akan hasil laut dan hutan, jauh lebih besar dibanding yang ada diSumatera. Mentawai juga mempunyai 4 jenis Primata yang tidak ditemukan di daerahlainnya di dunia, sehingga oleh LIPI dan UNESCO, Pulau Siberut di Mentawai ditetapkansebagai salah satu cagar biofir dari 6 cagar biofir yang ada di Indonesia. Namun ironis, dengankekayaan yang berlimpah sebagian besar penduduk Mentawai (55,08%) berdasarkan sensus2001 tidak bersekolah. Hal ini diduga karena sejak tahun 1970-an, hutan di wilayah initelah dieksploitasi oleh banyak perusahaan, lokal maupun nasional.Secara Sosial Budaya, masyarakat Mentawai sangat khas. Mereka menganut kepercayaanyang disebut arat sabulungan, yaitu kepercayaan yang menganggap semua benda hidup ataubenda mati mempunyai roh dan jiwa. Mereka juga menggunakan tato disekujur tubuhnya,memakai panah beracun unutuk berburu serta berpakaian cawat dari kulit kayu bagi kaumlaki-laki. Penduduknya terbagi atas sejumlah kelompok keluarga yang menganut sistemkekerabatan patrilineal atau suku, yang disebut dengan Uma. Bahasa dan agama merekapunberbeda dengan daerah lain di Sumatera Barat yang rata-rata berbahasa Minang danberagama Islam, sedangkan mayoritas penduduk Mentawai beragama Kristen.BAGIAN III: KRONOLOGI”Kami awalnya mendengar tentang penyelewengan keuangan, sedangkan kita inginkan uang yangsedikit itu dimanfaatkan untuk pembangunan di Mentawai. Ternyata diantara kita ada yangbermain disitu.”Badan Musyawarah Masyarakat Mentawai (BM3)Setelah berdiri lebih dari 3 tahun, tidak banyak perubahan pelayanan publik yang dirasakanmasyarakat, banyak proyek pembangunan yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya, danhampir 80% tingkat pendidikan masyarakat Mentawai hanya sampai tingkat Sekolah Dasar(SD), bahkan kurang dari itu. Tidak heran, sebagian besar masyarakat Mentawai masihberada dibawah garis kemiskinan, yang tercermin dari tingkat ketergantungan pendudukyang mencapai 65,89. Artinya setiap 1 orang penduduk usia produktif (15-64 tahun) harusmenanggung sekitar 66 penduduk tidak/belum produktif. Buruknya pelayanan publik diatasdisinyalir sebagian kelompok masyarakat karena rendahnya kualitas SDM yang mendudukijabatan di pemerintahan, tidak adanya standar kinerja, dan penyelenggara pemerintahanyang dianggap hanya mencari keuntungan sendiri (istilah orang Minang: ”hanyo mancarikayo di Mentawai”).Keganjilan di APBD”Kita berangkat dari review, kita bedah APBD-nya, lalu kita kaitkan dengan laporan pertangungjawabannya dan kita komparasikan laporan pertanggung jawaban dengan APBD-nya. Lalu kitainvestigasikan beberapa program/proyek dalam LPJ yang sudah dilakukan. Ternyata dari hasilinvestigasi banyak penyimpangan disitu”Salah satu aktor pendorongLampiran 143
Page 1:
Public Disclosure AuthorizedPublic
Page 4 and 5:
Memerangi Korupsi di Indonesia yang
Page 6 and 7:
Page 8 and 9:
Page 10 and 11:
Page 12 and 13:
Page 14 and 15:
Page 16 and 17:
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 39 and 40:
Bagian IIILokal Bergerak
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 88 and 89:
Page 90 and 91:
Page 92 and 93:
Page 94 and 95:
Page 96 and 97:
Page 98 and 99:
Page 100 and 101:
Page 102 and 103:
Page 104 and 105:
Page 106 and 107:
Page 108 and 109: Memerangi Korupsi di Indonesia yang
Page 157: Memerangi Korupsi di Indonesia yang
Page 189: Memerangi Korupsi di Indonesia yang
show all

World Bank Document - psflibrary.org

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?