World Bank Document - psflibrary.org

Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah DaerahPara Pimpinan Dewan menghubungi Bupati kab. Pontianak. Pada saat itu, bupati harusmembuat LPJ APBD 2002/2003 dan setelah itu RAPBD 2003/2004 segera disusun.Pertemuan di restoran Fajar diduga merupakan sarana bargaining politik antara legislatif daneksekutif. Pada saat itu DPRD mengajukan usul agar Bupati meningkatkan kesejahteraanuntuk anggota Dewan. Setelah rangkaian pertemuan itu, LPJ Bupati diterima oleh DPRDdan dalam APBD 2003/2004 dianggarkan bantuan pada Yayasan Bestari pada Pos DanaAlokasi Umum.UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kekuasaan yangbegitu besar pada DPRD, termasuk dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Daerahyang LPJ ditolak setelah LPJ itu ditolak untuk kedua kalinya (pasal 46 ayat (3)). Dalamkasus ini, ketika proses inilah rentan terjadi tawar-menawar antara Kepala Daerah yangtidak ingin LPJ-nya ditolak dan DPRD yang menginginkan agar eksekutif memenuhianggaran untuk Dewan yang diusulkan pada mereka. Pada titik ini korupsi mulai terjadi.Eksekutif menyetujui Anggaran yang diajukan Dewan walaupun itu bertentangan denganperaturan perundang-undangan yang ada. Sebaliknya, hal ini melemahkan fungsi DPRDsebagai lembaga yang seharusnya mengawasi kinerja eksekutif.Berawal Dari Mereka Yang DikecewakanBeberapa kontraktor yang merasa ada yang tidak beres dengan proses procurement yangdilakukan oleh Pemda Kab. Pontianak. Proses tender tidak dilakukan secara terbuka danbeberapa dari mereka mengakui waktu itu cukup sulit untuk mengetahui proyek-proyek apasaja yang sedang dilaksanakan Pemda. Beberapa kontraktor kemudian mencurigai bahwaada dugaan bahwa beberapa anggota DPRD “ikut bermain” dalam tender-tender yang adadi kab. Pontianak, baik itu sebagai perantara dengan kontraktor yang ingin mendapat jatahproyek maupun langsung “menyabet” proyek-proyek yang ada dengan perusahaan yangmereka miliki.Karena tidak punya bukti cukup kuat tentang itu, maka isu yang pertama kali merekalemparkan adalah “dari mana harta para anggota DPRD berasal?”, karena kebanyakandari anggota DPRD tampaknya hidup dalam kemakmuran. Untuk menjawab pertanyaantersebut, para kontraktor itu kemudian berusaha mendapatkan dokumen APBD. Karena,akses mereka yang cukup baik dengan beberapa birokrat dokumen itu akhirnya merekadapatkan. Dari penelusuran dokumen itu mereka melihat bahwa didalamnya ada YayasanBestari yang mendapat bantuan yang cukup besar dari Pemda sebesar 1,7 M.Kecurigaan atas Yayasan Bestari ini kemudian yang membawa mereka pada sebuahpenyelidikan tentang apa dan siapa Yayasan Bestari. Dari berbagai informasi yang didapat,maka mereka mengetahui bahwa Yayasan Bestari adalah Yayasan yang dimaksudkanuntuk menambah penghasilan anggota DPRD namun sudah tidak ada kantor maupunkegiatan apapun. Penelusuran lebih lanjut kemudian memberikan informasi baru bahwa116Lampiran