World Bank Document - psflibrary.org

Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah DaerahRINGKASAN EKSEKUTIFDesentralisasi dan korupsi di Indonesia. Sejak tahun 2002 lalu telah terjadi gelombangpengungkapan kasus dugaan korupsi DPRD di berbagai daerah berawal dari maraknyapemberitaan tentang korupsi DPRD propinsi Sumatera Barat dan menjalar ke berbagaiwilayah lain seperti Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Lampung dan kemudian hampirmerata di berbagai wilayah Indonesia lainnya. Belakangan kecenderungan korupsi olehpihak eksekutif di daerah semakin meningkat dengan tajam.Penelitian Korupsi Pemerintahan di tingkat Lokal. Fenomena pengungkapan dugaankorupsi dalam jumlah dan cakupan wilayah sebesar ini belum pernah terjadi di Indonesiasebelumnya. Adalah penting bagi Indonesia untuk mengambil kesempatan gunamendapatkan beberapa pembelajaran dari fakta maraknya pengungkapan kasus dugaankorupsi di tingkat lokal: faktor apa yang mendorong pengungkapan korupsi di tingkat lokal?Siapa yang berperan penting dalam melakukan pengungkapan korupsi dan apa saja upayayang sudah mereka lakukan? Faktor apa yang mendukung aktor tersebut dalam mendorongupaya penyelesaian kasus korupsi? Berbagai pertanyaan tersebut dirumuskan dalam 3tujuan penelitian yaitu: i) untuk mendokumentasikan dinamika para pelaku di tingkat lokaldalam mendorong penyelesaian kasus dugaan korupsi; ii) untuk mengidentifikasi modusoperandi korupsi serta aksi dan strategi aktor pendorong penyelesaian kasus korupsi daniii) untuk mengidentifikasi peluang keberhasilan dan kegagalan penanganan kasus korupsidi tingkat lokal.Penelitian kualitatif dilakukan terhadap 10 kasus dugaan korupsi yang terjadi di 5propinsi di Indonesia; Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Sulawesi Tengahdan Nusa Tenggara Barat. Dari total 10 studi kasus terdapat 4 kasus dugaan korupsi lembagaLegislatif di tingkat Kabupaten; 4 kasus dugaan korupsi lembaga eksekutif di tingkatKabupaten; dan 2 kasus dugaan korupsi lembaga legislatif di tingkat propinsi. Studi kasusdilakukan pada bulan Mei sampai Nopember 2006 dengan melakukan in-depth interviewkepada lebih dari 200 responden dan 13 Focus Group Discussion yang melibatkan kuranglebih 150 peserta meliputi: warga masyarakat, aparat penegak hukum, tersangka korupsidan pengacaranya, aktor pendorong dan media massa.Peluang dan modus operandi korupsi pemerintahan di tingkat lokal. Desentralisasimembawa implikasi pada terjadinya pergeseran relasi kekuasaan pusat – daerah danantar lembaga di daerah. Berbagai perubahan membuka peluang maraknya ‘money politics’oleh kepala daerah untuk memperoleh dan mempertahankan dukungan dari legislatif,pemanfaatan berbagai sumber pembiayaan oleh anggota legislatif sebagai setoran bagipartai politik serta – yang paling umum, adalah keinginan untuk memperkaya diri sendiri.Peluang korupsi semakin terbuka dengan adanya perbedaan/inkonsistensi peraturan yangdikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah, ‘kerjasama’ antara legislatif dan eksekutifserta minimnya porsi partisipasi dan pengawasan publik. Sebenarnya, tidak ada yang terlalubaru dalam modus operandi korupsi pemerintahan daerah.Ringkasan Eksekutif