World Bank Document - psflibrary.org

Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah DaerahNagari Sumbar, Walhi Sumbar, LBH APIK, LSM Sopan dan LKBH KWRI termasukbeberapa praktisi hukum mantan pengurus LBH Padang, dosen, tokoh pengusaha danbudayawan. Mulai tahun 2001, diskusi mengarah pada mengkritisi APBD yang dinilaiboros dan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. Ketika kasus mulai bergulir kepublik, kelompok diskusi tersebut merasa perlu untuk membentuk lembaga yang mewadahikegiatan mereka dengan nama FPSB. Dengan latar belakang tokoh-tokohnya, FPSB lebihbanyak mengembangkan basis di kalangan perguruan tinggi dan organisasi kemahasiswaanseperti dengan cara melakukan road-show ke kampus-kampus untuk mendiskusikan hasiltemuan indikasi korupsi anggota dewan. Dana kegiatan FPSB semula berasal dari kocekpribadi para aktifisnya. Namun sejak kasus korupsi DPRD Sumbar menjadi isu nasional,berbagai dukungan datang dari lembaga donor di Jakarta.Pimpinan Partai PolitikHLS adalah pimpinan salah satu partai politik yang cukup berpengaruh di pentas politikKabupaten Lombok Tengah. Ditambah pula dengan pengalamannya sebagai mantanJaksa Senior di Kejaksaan Negeri setempat, HLS memiliki pengetahuan hukum yang baikmengenai kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh panitia pengadaan tanah PemkabLombok Tengah. Kasus korupsi itu muncul menjelang Pemilu tahun 2004 sehingga HLSmemiliki kepentingan untuk memperkuat citra bersih dan reformis bagi partainya,salahsatunya dengan secara serius mendorong pengungkapan kasus meskipun ia merupakanbagian dari kerabat dari tersangka utama. Hubungan kekeluargaan itu cukup menyulitkankarena banyaknya tekanan dari pihak keluarga untuk ‘meredam’ kasus tersebut. Namun,karena adanya latar belakang persaingan politik dengan Bupati Loteng, HLS dan partainyamengusung pengungkapan kasus melalui lembaga DPRD di mana mereka memiliki 4wakil yang duduk sebagai anggota dewan.Tim 11 Pemkab Blitar (oposisi birokrasi)Hingga hari ini, tidak ada seorang pun pejabat Pemkab Blitar yang secara terang-teranganmengakui bahwa dirinya adalah bagian dari Tim 11. Tim yang merahasiakan identitasnyaini berperan besar dalam menyuplai data-data penting menyangkut carut marut pengelolaandana kas daerah Pemkab Blitar. Menurut aktifis LSM dan wartawan yang seringberhubungan dengan anggota tim, kelompok ini terdiri dari pejabat teras Pemkab yangmerasa diperlakukan tidak adil oleh Bupati terpilih dalam rotasi dan promosi jabatan.Tim 7 Kepala Desa – Tokoh DesaTim ini terdiri dari 7 orang kepala desa di wilayah Kabupaten Blitar. Dimotori oleh KadesJambewangi, begitu mendapat informasi adanya mark up pengadaan seragam Linmas olehPemkab, ke-7 kepala desa tersebut segera berangkat ke Jakarta untuk menemui SBY (waktuitu belum dilantik sebagai Presiden terpilih) dan tokoh masyarakat Blitar yang menjadiLokal Bergerak 25