World Bank Document - psflibrary.org

Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah DaerahBOKS 2. Misteri Tim 11Siapa Tim 11? Tim 11 adalah julukan bagi 11 orang di lingkungan Pemkab Blitar yangkabarnya merasa sakit hati dengan mutasi jabatan yang dilakukan oleh Bupati Blitar padawaktu itu. Bupati menaikkan jabatan pada posisi tertentu pada orang-orang dekatnya,yang dirasakan oleh orang-orang dalam kelompok ini sangat tidak adil. Kelompok initidak mau secara terbuka menunjukkan diri siapa sebenarnya mereka. Tim ini juga yangaktif men-support berbagai data yang dibutuhkan oleh Kejaksaan untuk penyidikan kasuskorupsi APBD kab. Blitar ini. Walaupun banyak pihak yang menyebut dan mengakuikeberadaan Tim 11 ini, sampai saat ini belum ada satu pihakpun yang terang-teranganmengakui dirinya sebagai anggota tim ini dan tidak ada satu pihakpun yang mengekspossiapa saja orang yang ada di balik Tim 11 ini. Bahkan Radio Mayangkara juga mengakuikontribusi Tim 11 sebagai sumber beritanya.Tersibaknya Mega KorupsiKejari tidak berhasil menemukan bukti-bukti mark up pengadaan seragam limnas danpenilepan dana migas.Tapi akhirnya Kejari putar haluan. Pada 18 Oktober 2004, darihasil penyelidikan Kejari justru menemukan indikasi adanya korupsi uang rakyat denganmodus memanipulasi nota keuangan senilai Rp 5,4 miliar. Tak hanya itu, kejari juga segeramenetapkan Kabag Keuangan, mantan Kepala Kasda dan Kasubag Pembukuan sebagaitersangka.Selama Kejaksaan melakukan penyelidikan, antara 16 Agustus sampai 18 Oktober 2004,koalisi LSM terus bergerak mendukung Kejaksaan dengan mengadakan aksi demo hinggamogok makan. Mereka juga aktif membantu menelusuri data-data penting untuk kejaksaan.Diskusi rutin dengan mendatangkan aktivis gerakan anti korupsi dari Malang CorruptionWatch (MCW) dan ICW serta Kejari getol dilakukan agar kasus dugaan korupsi APBDterus diungkap.Pada 3 Nopember 2004, kejaksaan kembali menemukan penambahan angka dugaan korupsidari Rp 5,4 miliar menjadi Rp 32 miliar. Dari hasil penyelidikan, diketahui modus operandipenerbitan SPMG (surat perintah membayar giro) kode D yang tidak lazim digunakandalam pengelolaan keuangan daerah.Untuk menguatkan dukungan, SOMASI pada tanggal 4 Nopember 2004 mengirimkansurat kepada KPK tentang kronologi pemberantasan korupsi di Blitar. Hal itu bersamaanlangkah kejaksaan membentuk tim gabungan untuk menangani kasus tersebut. Tim inidikenal sebagai Tim 7 yang terdiri dari 3 orang jaksa dari Kejati Jatim dan 4 orang Jaksadari Kejari Blitar. Tim 7 memulai kerjanya dengan melakukan pemeriksaan saksi padatanggal 8 Nopember 2004. Hasil pemeriksaan semakin memperkuat dugaan keterlibatanLampiran 93