World Bank Document - psflibrary.org

More documents

Recommendations

Info

Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah DaerahLampiran 1. Tabel Modus Operandi Korupsi Pemerintahan DaerahKasus Peluang Korupsi Modus OperandiLegislatifDPRD Sumbar Pembentukan Anggaran • Membuat mata anggaran tambahan untuk pengeluarandewan hingga mencapai 27 item mata anggaranMark up anggaran• Mark up anggaran dengan cara memecah item anggaranyang sudah ada dan duplikasi anggaran untukmendapatkan penghasilan/tunjangan baru• Perjalanan dinas fiktifDPRD Madiun Pembentukan Anggaran • Membuat mata anggaran tambahan untuk pengeluarandewan• Pencairan polis asuransi anggota dewan dalam bentuk tunaiPertanggungjawaban • Tidak membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untukanggaranpengeluaran dewanPencairan anggaran • Pencairan dana Pilkada 3 kali lebih banyak dari anggaranyang sudah ditetapkanDPRD Pembentukan Anggaran • Mengalokasikan DAU untuk Yayasan yang dikelola DewanKab. Pontianak• Dana yayasan dicairkan dan dibagi secara langsung kepadaseluruh pimpinan dan anggota dewanDPRD NTB Pembentukan Anggaran • Membuat mata anggaran tambahan untuk pengeluaranDPRD Toli-Toli Pembentukan AnggaranDPRD Donggala Pembentukan Anggarandewan• Memperbesar anggaran bagi pengeluaran dewan sehinggamelebihi 3% dari PAD• Membuat mata anggaran yang sama pada pos anggaranyang berbedaEksekutifPemkab Pemakaian sisa • Sisa anggaran dalam bentuk Uang yang UntukMentawai dana APBD Dipertanggungjawabkan (UUDP) tidak disetor ke kasdaerah• UUDP dipinjamkan ke dinas-dinas dan dipakai untukkepentingan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda memakaikwitansi fiktifPemkab Blitar Proses Pencairan Manipulasi pengeluaran kas daerah dengan cara:Anggaran• Mengeluarkan dana dari kas daerah dengan penerbitanSPMG kode D yang tidak ada dalam kode anggaran• Pemindahbukuan dana dari kas daerah ke rekening pribadi• Pengeluaran dana dari kas daerah yang disimpan dalambentuk deposito dan giroBupati Kapuas Peruntukan dana yang • Tetap mengeluarkan ijin PSDH/DR meskipun telahHulu disetor ke kas daerah dilarang oleh UU• Tidak menyetorkan pemasukan dari setoran PSDH/DR(pengelolaan hutan) ke kas Menhut• Pemindahan dana setoran PSDH/DR yang seharusnya direkening Pemda kepada rekening pribadi74Lampiran
Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah DaerahPemkab Procurement, pengadaan • Ketua dan pengurus panitia pengadaan tanah melakukanLombok Tengah tanah Pemkabnegosiasi langsung kepada warga pemilik tanah• Menutup informasi tentang plafon anggaran hargapembelian tanah• Melakukan penipuan saat transaksi dengan meminta wargapemilik menandatangani kuitansi kosong• Mengambil selisih antara harga yang dianggarkan danharga yang dibayarkan ke warga pemilikLampiran 75
Page 1:
Public Disclosure AuthorizedPublic
Page 4 and 5:
Memerangi Korupsi di Indonesia yang
Page 6 and 7:
Page 8 and 9:
Page 10 and 11:
Page 12 and 13:
Page 14 and 15:
Page 16 and 17:
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 39 and 40: Bagian IIILokal Bergerak
Page 41 and 42: Memerangi Korupsi di Indonesia yang
Page 61: Memerangi Korupsi di Indonesia yang
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189:
Page 192 and 193:
Page 194 and 195:
Page 196 and 197:
Page 198 and 199:
Page 200 and 201:
Page 202 and 203:
Page 204 and 205:
show all

World Bank Document - psflibrary.org

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?