World Bank Document - psflibrary.org

Memerangi Korupsi di Indonesia yang TerdesentralisasiStudi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah DaerahKasus-kasus dimana tanggapan instansi penegak hukum relatif cepat ditandai dengankarakteristik sebagai berikut: i) pemberitaan yang berkelanjutan atas peristiwa laporandugaan korupsi dari aktor pendorong; ii) aktor pendorong secara aktif mendatangi kantorkejaksaan atau kepolisian untuk menanyakan perkembangan secara teratur. Dalam kasusMadiun, MCW bahkan hampir tiap hari mendatangi kantor Polwil dan Kejaksaan tidakhanya untuk memantau tapi ikut menjawab pertanyaan atau menyediakan dokumendokumenyang dibutuhkan oleh aparat penagak hukum.Penahanan. Pertanyaan yang sangat berpotensi untuk memunculkan gejolak politik ditingkat lokal dalam proses di Kejaksaan adalah: apakah dilakukan penahanan? Bagi aktorpendorong, penahanan merupakan indikasi bahwa laporan mereka ditindaklanjuti secaraserius. Sementara bagi tersangka dan kelompok pendukungnya, penahanan merupakankekalahan politik yang sangat serius. Terjadi penahanan atau tidak, mudah sekali memicuterjadinya aksi demonstrasi dari kalangan yang berbeda.Jika ternyata terjadi penahanan, pertanyaan berikut yang akan meneruskan gejolak politiklokal adalah: siapa saja yang ditahan? Jika pada pertanyaan yang pertama menjadi indikatordimulainya proses hukum, pertanyaan kedua menjadi indikator bagi masyarakat apakahterjadi proses hukum yang adil atau diskriminatif. Studi kasus memperlihatkan bahwaseluruh tersangka pada akhirnya ditahan oleh pihak kejaksaan kecuali yang terjadi dalamkasus Sumbar (hanya 1 orang yang ditahan karena alasan sangat tidak kooperatif ) danKapuas Hulu.Ada dua macam aksi dari kelompok pendukung tersangka; i) minta agar tersangka dilepaskandari tahanan dan dari semua tanggungjawab hukum atau ii) tidak mempersoalkan tuduhankorupsi terhadap tersangka namun mendesak agar tersangka lain juga ikut ditahan. Jikapada desakan yang pertama kelompok pendukung berseberangan dengan kelompokaktor pendorong, maka pada tuntutan jenis ke dua justru dapat dimanfaatkan oleh aktorpendorong untuk merekrut kelompok pendukung dalam aksi memperbesar tekanan kepadapihak kejaksaan agar memproses tersangka-tersangka lain.Rata-rata aktor pendorong melakukan 3 hingga 10 kali aksi selama kasus diproses olehKejaksaan. Bentuk aksi tersebut antara lain: demonstrasi di kantor Kejaksaan, memberilaporan ulang dengan format yang diperbaiki, melaporkan kasus ke Kejaksaan Agung/instansi pemerintah pusat bahkan presiden, mengajukan somasi terhadap Kejaksaan yangtidak kunjung memeriksa kasus, melakukan dialog publik terhadap proses penanganankasus, jaringan kerja di tingkat nasional diminta untuk mengirim surat kepada kejaksaan.52Penegakan Hukum