PT BERAU COAL AND SUBSIDIARY - Bakrie & Brothers

PT BAKRIE & BROTHERS TbkDAN ANAK PERUSAHAANCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANKONSOLIDASIANUNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIRPADA TANGGAL 30 JUNI 2010 (TIDAK DIAUDIT)(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode EnamBulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2009)(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakanlain)PT BAKRIE & BROTHERS TbkAND SUBSIDIARIESNOTES TO CONSOLIDATED FINANCIALSTATEMENTSFOR THE SIX-MONTH PERIOD ENDEDJUNE 30, 2010 (UNAUDITED)(With Comparative Figures for the Six-MonthPeriod Ended June 30, 2009)(Expressed in Thousands Rupiah, unlessotherwise stated)33. PERPAJAKAN (Lanjutan) 33. TAXATION (Continued)e. Peraturan Pemerintah e. Government RegulationPada September 2008, Undang-undang No. 7Tahun 1983 mengenai “Pajak Penghasilan”diubah untuk keempat kalinya denganUndang-undang No. 36 Tahun 2008.Perubahan tersebut juga mencakupperubahan tarif pajak penghasilan badan darisebelumnya manggunakan tarif pajakbertingkat menjadi tarif tunggal yaitu 28%untuk tahun fiskal 2009 dan 25% untuk tahunfiskal 2010 dan seterusnya.Pada tahun 2009, Perusahaan dan Anakperusahaan tertentu telah mematuhi ketentuandalam Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun2007 dan Undang-undang No. 36 Tahun 2008,oleh karena itu, telah menggunakanpengurangan tarif pajak sebesar 5% dalampenghitungan pajak penghasilan.Pada tahun 2009, aset dan kewajibanpajak tangguhan telah dihitung denganmenggunakan tarif-tarif tersebut.In September 2008, Law No. 7 Year 1983regarding “Income Tax” has been revised forthe fourth time with Law No. 36 Year 2008.The revised Law stipulates changes incorporate tax rate from a marginal tax rate toa single rate of 28% for fiscal year 2009 and25% for fiscal year 2010 onwards.In 2009, the Company and certainSubsidiaries have complied with therequirements of the Government DecreeNo. 81 Year 2007 and Law No. 36 Year 2008,and therefore, have effected the 5% tax ratereduction in their corporate income taxcomputation.In 2009, deferred tax assets and liabilitieshave been calculated using these enactedtax rates.f. Administrasi f. AdministrationBerdasarkan Undang-Undang Perpajakanyang berlaku di Indonesia, Perusahaan danAnak perusahaan menghitung, menetapkandan membayar sendiri besarnya jumlah pajakyang terhutang. Untuk tahun pajak sebelumtahun 2008, Direktur Jenderal Pajak (“DJP”)dapat menetapkan atau mengubah kewajibanpajak dalam batas waktu 10 tahun sejaktanggal terhutangnya pajak, atau akhir tahun2013, mana yang lebih awal. BerdasarkanUndang-Undang Perpajakan yang berlakusejak 2008, DJP dapat menetapkan ataumengubah kewajiban pajak tersebut dalambatas waktu 5 tahun sejak tanggalterhutangnya pajak.Under the taxation laws of Indonesia, theCompany and its Subsidiaries submit taxreturns on the basis of self-assessment. Forfiscal year before 2008, the Director Generalof Tax (“DGT”) may assess or amend taxeswithin 10 years of the date the tax becamedue, or until the end of 2013, whichever isearlier. Based on taxation laws applicablesince 2008, DGT may assess or amendtaxes within 5 years of the time the taxbecomes due.114