You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Jurnal</strong> Mahasiswa dan Alumni Pascasarjana se‐Indonesia<br />
Volume 1, Nomor 1, Desember 2009<br />
khusus mengkaji ekonomi politik maupun para sarjana hukum ekonomi yang memang<br />
didesain untuk terlibat langsung dalam proses anggaran. Anggaran yang menjadi inti dari<br />
pengelolaan pemerintah telah mengalami banyak masalah terutama berkaitan dengan<br />
proses politik dan penentuan anggaran yang dikhususkan untuk rakyat.<br />
Dalam banyak kasus terutama di negara-negara berkembang, termasuk di<br />
dalamnya adalah Indonesia, anggaran masih dipahami sebagai aturan formal dan sesuatu<br />
yang menguntungkan pihak aktor ataupun institusi kelembagaan negara dan secara<br />
yuridis anggaran sekedar dipahami sebagai aturun baku yang sudah ada. Padahal<br />
anggaran sejak awal hingga saat ini merupakan bagian integral dari sistem politik bangsa,<br />
karena anggaran diletakkan pada pengambilan kebijakan publik oleh negara, artinya<br />
dapat dimaknai sebagai investasi politik warga dengan memiliki hak untuk menentukan<br />
dalam setiap proses politik yang diselenggarakan negara, serta anggaran tersebut sesuai<br />
dengan sesuatu yang dibutuhkan oleh rakyat.<br />
PEMBAHASAN<br />
A. Esensi Anggaran<br />
Dalam memahami persoalan politik dan demokrasi dalam merekonstruksikan<br />
Indonesia adalah tergantung pada jenis elite yang berkuasa. Jika elit yang berkuasa di<br />
negeri ini memahami rakyatnya, memahami perbedaan, dan memahami kondisi<br />
bangsanya maka demokrasi akan menampakkan wujudnya sesuai yang diharapkan.<br />
Seperti pendapat Linz dan Stepen (2000) yang menjelaskan bahwa kejatuhan dan<br />
kebangkitan kembali demokrasi tidak menelaah variabel-variabel konflik kelas atau<br />
kendala ekonomi tetapi dengan mencurahkan perhatian pada perilaku elit atau<br />
kepemimpinan. Peran elit politik menjelmakan peran hakikat negara serta konsep negara<br />
bagi kekuasan negara tersebut.<br />
Dalam memahami beberapa konsep negara, tentu tidak lepas dari teori negara<br />
kontemporer yang sangat terkenal yaitu: Pertama, bentuk negara kesatuan yang terdiri<br />
dari negara kesatuan dengan sistem sentralisasi yaitu pemerintahan pusat<br />
menyelenggarakan seluruh urusan kenegaraan, sementara pemerintah daerah merupakan<br />
pihak yang dimintai untuk melaksanakan perintah pusat. Kedua, Sistem desentralisasi<br />
yaitu daerah diberikan kebebasan dan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya<br />
sendiri secara otonomi (Kansil, 2001). Sistem keduanya telah dinikmati oleh negeri ini<br />
pada era orde baru dan era roformasi. Keduanya memaknai negara sebagai alat<br />
98