Jurnal FWI

Recommendations

Info

<strong>Jurnal</strong> Mahasiswa dan Alumni Pascasarjana se‐Indonesia Volume 1, Nomor 1, Desember 2009 iklim usaha yang kondusif, sehingga menjamin keseimbangan kesempatan berusaha bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil. Kinerja KPPU sangat berkembang jika dibandingkan dengan kinerja pada awal pembentukan KPPU dan pemberlakuan UULPM, saat ini KPPU telah menetapkan Rancangan Strategis 2007-2012 sebagai langkah awal dalam upaya menjadi lembaga yang efektif dan kredibel, sehingga diharapkan pada tahun 2020 KPPU dapat menjadi lembaga yang setara dengan lembaga serupa di negara lain yang maju. Sebagai bentuk akuntabilitas anggota KPPU masa bakti 2006-2011, KPPU mencanangkan target strategis periode 2007-2012 dalam tiga program utama yaitu menegakkan hukum persaingan, menginternalisasikan nilai-nilai persaingan dan membangun kelembagaan yang efektif dan kredibel. Komitmen KPPU adalah persaingan sehat sejahterakan rakyat, akan tetapi harus melalui perjuangan yang panjang karena ditemui adanya tarik menarik kepentingan antara konsumen dan produsen. Anggota KPPU yang bertugas untuk periode 2006-2011 sejumlah tiga belas orang terdiri dari empat orang anggota KPPU periode sebelumnya (2000-2005) dan sembilan anggota yang dipilih melalui proses seleksi. Ketiga belas anggota KPPU tersebut telah ditugaskan menjalankan kewajibannya sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 59/P Tahun 2006 tanggal 12 Desember 2006 yang dituangkan dalam bentuk laporan tahunan. Tugas dan kewenangan KPPU diatur dalam Pasal 35 dan 36 UULPM. Pasal 35 UULPM menentukan tugas KPPU antara lain; melakukan penilaian terhadap perjanjian yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli, melakukan penilaian ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibat terjadinya praktek monopoli, mengambil tindakan sesuai wewenang komisi, memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli. METODE A. Metode Pendekatan dan Bahan Penelitian Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative yang ditunjang pendekatan yuridis empiris. Keduanya digunakan untuk menemukan, mengetahui dan mengungkapkan data. Pendekatan yuridis normative merupakan pendekatan utama dalam penelitian ini, karena titik tolak penelitian ini adalah mengungkapkan kaedah-kaedah normative, baik dari sumber yang di dokumentasikan maupun informasi dari narasumber 2
Implementasi Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Alum Simbolon yang memutus perkara-perkara pelanggaran UULPM yang diputus oleh KPPU, Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menggali asas-asas, latar belakang nilai-nilai yang mendasari, sinkronisasi vertical dan horizontal. Data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer yaitu berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan lain yang berkaitan dengan penelitian. Pengkajian terhadap data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan materi penelitian yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer antara lain literature, hasil penelitian, seminar lokakarya dan lain sebagainya yang berkaitan dengan materi penelitian untuk memberi kejelasan terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder. Maka dikaji juga bahan hukum tersier berupa bahan indeksasi peraturan perundang-undangan, dan kamus hukum yang terkait dengan materi penelitian. B. Prosedur Pengumpulan Data Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis mengadakan penelitian di KPPU yang berada di ibukota negara yaitu Jakarta, dan di KPPU Daerah di Medan. Kemudian di Pengadilan Negeri tempat putusan KPPU diajukan keberatan dan Mahkamah Agung. Dalam penelitian yuridis normative yang ditunjang pendekatan yuridis empiris diperlukan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data di lapangan (field research). Untuk memperoleh data primer dan sekunder dalam penelitian ini terdapat dua prosedur pengumpulan data. Mengenai data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (literature research) yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Bahan materi hukum primer dapat berupa, norma/kaidah baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Materi hukum sekunder dapat berupa hasil putusan KPPU baik yang diajukan keberatan ataupun putusan KPPU yang diterima oleh terlapor, putusan Pengadilan Negeri dan putusan Mahkamah Agung, hasil seminar, pertemuan ilmiah lainnya dan artikel ilmiah menyangkut Implementasi Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Dalam pengumpulan data, pertama yang diperoleh melalui: pengumpulan data seperti catatan-catatan, kliping dan sebagainya. Data yang diperoleh dengan melihat pada perundang-undangan dan literature yang relevan dengan penelitian ini. Kemudian mengembangkan informasi dari responden yang ditetapkan, dan 3
Page 2 and 3: Jurnal Mahasiswa dan Alumni Pascasa
Page 58 and 59:
Jurnal Mahasiswa dan Alumni Pascasa
Page 60 and 61:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 88 and 89:
Page 90 and 91:
Page 92 and 93:
Page 94 and 95:
Page 96 and 97:
Page 98 and 99:
Page 100 and 101:
Page 102 and 103:
Page 104 and 105:
Page 106 and 107:
Page 108 and 109:
Page 110 and 111:
Page 112:
ISSN : 1858 - 0358 Volume 1, Nomor
show all

Jurnal FWI

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?