You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Menyoal Ekonomi Politik Anggaran: Telaah Era Demokrasi di Indonesia<br />
Suraji<br />
referensi nilai yang sama, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh<br />
dilakukan.<br />
3. Manajemen Otonomi<br />
Secara konseptual dalam membangun kemandirian daerah pasca otonomi<br />
daerah, harus mengacu kepada kaidah-kaidah perencanaan strategis, manajemen<br />
strategis, dan evaluasi strategis dalam rangka mengelola, dan memanfaatkan seluruh<br />
potensi sumber daya yang dimiliki daerah.<br />
Terdapat empat hal utama yang harus diperhatikan dalam menyusun Rencana<br />
Strategis Pembangunan, yaitu sistem informasi, manajemen tata ruang wilayah,<br />
sistem jaringan kerjasama, serta pedoman operasionalnya. Dalam sistem informasi<br />
pembangunan dilakukan kajian yang meliputi proses identifikasi dan analisis<br />
terhadap potensi, kendala, peluang, dan tantangan pembangunan, berikut kajian<br />
terhadap potensi pengembangan sumber daya, tingkat produktifitas, kelayakan<br />
pengembangannya, serta kerangka waktunya. Dalam kajian ini sebaiknya juga<br />
meliputi informasi dan akses jaringan pemasaran sumber daya dalam lingkup lokal,<br />
regional, nasional, dan internasional. Perencanaan yang berkaitan dengan manajemen<br />
tata ruang wilayah akan bertumpu pada kajian yang meliputi proses identifikasi dan<br />
analisis terhadap perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang wilayah<br />
daratan, lautan, dan udara.<br />
Kecenderungan organisasi jejaring (network organization) yang melanda<br />
dunia bisnis juga patut diterapkan dalam organisasi pemerintah daerah. Kajian<br />
mengenai jejaring ini meliputi proses identifikasi dan analisis terhadap sistem,<br />
pola/bentuk, dan mekanisme kerja sama yang dapat dilakukan oleh semua pihak,<br />
dalam lingkup lokal, regional, nasional, maupun internasional.<br />
Sejauh ini terdapat tiga mistifikasi terhadap anggaran. Pertama, anggaran adalah<br />
persoalan rumit dan rewel. Untuk memahaminya, seseorang harus memiliki kecakapan<br />
dan tingkat pendidikan tertentu. Tidaklah mudah mementahkan anggapan yang mendarah<br />
daging itu karena anggaran memiliki struktur, sistem dan mekanisme yang biasanya<br />
hanya dimengerti oleh mereka dengan kecakapan khusus. Dan sialnya, (atau untungnya?)<br />
akses terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan anggaran tidak dimilik semua<br />
orang. Dalam banyak kasus terutama di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia,<br />
anggaran masih dipahami sebagai aturan formal dan sesuatu yang mengntungkan pihak<br />
aktor atau institusi kelembagaan negara dan secara yuridis anggaran sekedar dipahami<br />
101