You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Jurnal</strong> Mahasiswa dan Alumni Pascasarjana se‐Indonesia<br />
Volume 1, Nomor 1, Desember 2009<br />
tertentu yang menjadi penyandang masalah misalnya anak terlantar atau orang miskin.<br />
Bentuknya dapat berupa pemberian pelayanan atau bantuan untuk meringankan beban<br />
kehidupan kelompok ini, atau paling tidak agar penyandang masalah ini dapat tetap hidup<br />
walaupun dalam kondisi minimal yang sesuai dengan harkat martabatnya sebagai<br />
manusia. Respon tidak langsung yaitu dalam menangani masalah tentunya tidak langsung<br />
pada penyandang masalah, melainkan pada pihak yang terkait dengan masalah tersebut.<br />
Masalah sosial merupakan kondisi yang tidak diharapkan, dengan demikian<br />
dibutuhkan upaya untuk melakukan perubahan, perbaikan atau pemecahan masalah serta<br />
kebijakan sosial yang merupakan salah satu bentuk upaya tersebut. Karena itu dalam<br />
suatu kebijakan tentunya tidak terlepas dari unsur-unsur pada pelayanan, seperti<br />
kesehatan, pendidikan, perumahan, dan bukan masalah teknis melainkan cenderung pada<br />
segi regulasi dan distribusinya.<br />
Pemberdayaan merupakan suatu strategi pembangunan yang diarahkan langsung<br />
pada akar persoalannya yaitu dengan meningkatkan kemampuan berbagai kelembagaan<br />
sosial lokal yang diduga dapat menjadi faktor penguat dalam menunjang keberhasilan<br />
pembangunan kesejahteraan sosial di daerah (Friedmann, 1992). Pemberdayaan<br />
(empowering) hanya dapat terjadi dalam suatu lingkungan institusi yang kondusif yang<br />
terdiri dari sistem fungsi legislasi dan proses pemilihan yang tepat, legal dan yudisial.<br />
Terwujudnya pembangunan manusia yang berkelanjutuan (sustainable human<br />
development) tidak hanya tergantung pada kemampuan negara untuk dapat memerintah<br />
dengan baik, namun juga pemerintah tersebut tentunya harus mampu menyediakan<br />
pekerjaan yang dapat memfasilitasi interaksi sosial dan politik, serta dapat memobilisasi<br />
berbagai kelompok di dalam masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas sosial, ekonomi,<br />
dan politik. Dan dapat menciptakan mekanisme alokasi manfaat sosial (social benefits),<br />
dan memberikan suara kelompok miskin dan keterlantaran dalam pembentukan keputusan<br />
politik dan pemerintah (political and government decision making) untuk melindungi dan<br />
memperkuat budaya, keyakinan agama dan nilai-nilai.<br />
KESIMPULAN<br />
Kehadiran pemerintahan dan keberadaan pemerintah adalah sesuatu yang penting<br />
bagi proses kehidupan masyarakat, sekecil apapun kelompoknya, bahkan sebagai individu<br />
sekalipun membutuhkan pelayanan pemerintah (Sarundajang, 2002). Dan secara sadar<br />
44
Change language