You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Jurnal</strong> Mahasiswa dan Alumni Pascasarjana se‐Indonesia<br />
Volume 1, Nomor 1, Desember 2009<br />
Banyak kondisi yang merusak sendi-sendi perekonomian sehingga masyarakat yang adil<br />
dan makmur sampai kini belum terwujud. Keinginan rakyat untuk keluar dari krisis<br />
ekonomi didukung dengan adanya reformasi hukum yang merupakan salah satu upaya<br />
KPPU untuk menata kembali kegiatan usaha di Indonesia agar dapat tumbuh dan<br />
berkembang dengan baik sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang sehat dan<br />
terhindar dari pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu.<br />
Terciptanya persaingan usaha yang sehat akan memberikan daya tarik kepada<br />
investor baik dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi. Dengan adanya investasi<br />
yang masuk ke Indonesia tentunya akan menciptakan jutaan lapangan pekerjaan baru<br />
yang dapat mengatasi jumlah pengangguran yang semakin meningkat setiap tahunnya.<br />
Semakin banyak pelaku usaha yang berinvestasi tentunya semakin meningkatkan jumlah<br />
pilihan terhadap barang dan atau jasa yang tersedia di pasar, sehingga masyarakat akan<br />
memiliki lebih banyak pilihan terhadap barang dan atau jasa dengan kualitas dan harga<br />
bersaing. Menciptakan persaingan yang sehat bukanlah hal yang mudah seperti<br />
membalikkan telapak tangan, oleh karena itu dibutuhkan komitmen yang kuat dari<br />
segenap lapisan masyarakat, terutama pelaku usaha dan pemerintah Dan saat ini waktu<br />
yang tepat untuk mengubah paradigma berfikir pemerintah yang sebelumnya selalu<br />
menjadi penentu pasar berubah menjadi pengatur pasar saja dan persaingan diserahkan<br />
kepada mekanisme pasar. Begitu juga dengan pola berbisnis pelaku usaha perlu diberikan<br />
pemahaman bahwa banyak praktek-praktek bisnis yang selama ini dijalani pelaku usaha<br />
dan diyakini sebagai praktek bisnis yang lazim atau biasa menjalani suatu praktek bisnis<br />
yang dilarang sejak berlakunya UULPM (KPPU RI, 2007:5).<br />
KPPU menjadi tonggak utama untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan<br />
perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha dalam upaya menciptakan persaingan<br />
usaha yang sehat. Anggota KPPU periode 2006-2011 meneruskan program periode<br />
pertama (2000-2005) yaitu pengembangan penegakan hukum, pengembangan kebijakan<br />
persaingan, pengembangan komunikasi, pengembangan kelembagaan dan pengembangan<br />
system informasi. Tetapi penekanan angota KPPU periode 2006-2011 lebih dilakukan<br />
terhadap dua fungsi utama KPPU yaitu melakukan penegakan hukum persaingan dan<br />
memberikan saran pertimbangan kepada pemerintah terkait dengan kebijakan yang<br />
berpotensi bertentangan dengan UULPM. Fungsi penegakan hukum bertujuan untuk<br />
menghilangkan berbagai hambatan persaingan berupa perilaku bisnis yang tidak sehat.<br />
Sementara proses pemberian saran pertimbangan kepada pemerintah akan mendorong<br />
6
Change language