Jurnal FWI

Recommendations

Info

<strong>Jurnal</strong> Mahasiswa dan Alumni Pascasarjana se‐Indonesia Volume 1, Nomor 1, Desember 2009 kemampuan nya untuk pulih kembali. Dari penelitian sebelumnya telah digambarkan bahwa perikanan global telah mencapai puncak pada tahun 1980-an, dan sekarang menolak disamping peningkatan usaha dan juga kekuatan perikanan, dengan sedikit tanda dari kecenderungan yang berlaku Beberapa negara telah mulai melaksakan pendekatan ekosistem pada area laut secara luas misalnya Canada, Australia, Inggris, termasuk menggunakan perencanaan daerah kelautan sebagai alat untuk mengimplementasikan pendekatan ekosistem dan pembangunan kelautan dengan menggunakan tumbuh-tumbuhan. Pada tahun 2004 UNEP “Regional Sea Program” telah setuju untuk meningkatkan visi secara terbuka dan intergrasi menajemen yang berdasarkan kepada pendekatan ekosistem, yang dimana prioritas dan konsentrasinya berhubungan dengan menajemen pesisir dan laut dan sumberdaya yang terkandung didalamnya. Selama ini aplikasi yang paling ekstensif dalam pendekatan ekosistem adalah “Large Marine Ecosystem” (LME) yang merupakan proyek yang didanai oleh “Global Environmental Facility” (GEF) yang menuju kepada pembangunan kooperasi subregional terhadap ekosistem berdasarkan manajemen kelautan. LME mewakili cara pragmatik untuk membantu lebih dari 120 negara dalam mengoperasikan pendekatan ekosistem dalam suatu wilayah yang cukup luas termasuk perhatian antar garis pemisah atau garis batas. Proyek tersebut mencakup Laut Merah dan Teluk Aden, Laut Mediterania, Laut Hitam, Laut Baltik, Paparan Patagonian, Aliran arus Bengeula, Aliran arus Guinea, Kepulauan di Samudera pasifik, Laut Kuning, dan Laut Cina Selatan/Teluk Thailand. Proyek ini juga di persiapkan untuk Aliran arus Canary, Kepulauan Caribbean, Aliran arus Anghulas dan Somali, Teluk Bengal, Aliran arus Humboldt dan Teluk Meksiko. Disamping pengertian kontemporer tentang pengelolaan ekosistem dimana manusia termasuk didalamnya (pengelolaan ekosistem dikenal sebagai pengelolaan dari aktifitas manusia yang mempengaruhi ekosistem dan bukan pengelolaan ekosistem dari komponen alami mereka), banyak proyek yang menggunakan pendekatan ekosistem tetapi tidak memperhatikan pengaruh manusianya. Salah satu contohnya proyek “World Bank” yang terdapat di Tanzania dan Zanzibar (Proyek Pengelolaan Lingkungan Laut dan Pesisir (MACEMP) atau disebut “Blueprint 2050”) yang mempunyai masalah perlindungan ekologi, desain pelindungan laut (perlindungan 10% dari laut pada 2012 dan bertambah menjadi 20 % pada 2025), dan pada waktu yang bersamaan juga harus 18
Pendekatan Ekosistem Terpadu: Strategi dalam Pengelolaan Laut dan Pesisir Andi Fajar Asti meringankan kemiskinan dan menjamin asuransi yang berkelanjutan bagi proyek tersebut. Salah satu pemisah dalam mengimplementasikan pengelolaan dasar ekosistem adalah kurangnya pengawasan data bagi indikator ekologi dan sosial-ekonomi didalam skala ekosistem, termasuk juga kekurangan dalam data dasar. Hanya beberapa ekosistem laut yang mempunyai data sistematik dalam jangka waktu yang lama yang mengenai status dan kecenderungan dari sistem alami dan sosial. Perhatian pada komunitas pesisir yang tidak mempunyai tindakan secara periodik terhadap kondisi sosial ekonomi, menyebabkan kemustahilan dalam mengukur kemajuan dari keberhasilan MDG dalam meringankan atau mengatasi kemiskinan yang terdapat pada daerah pesisir. Pengelolaan terintegrasi batas laut dalam aturan Badan Zona Ekonomi Ekslusif (EEZ) adalah 200 mil dari garis pantai, menghendaki adanya pengembangan konsepkonsep yang baru, prosedur-prosedur, dan struktur-struktur. Seperti halnya manfaat kerjasama antar negara, dalam hal mengambarkan dan pembagian pelajaran serta praktekpraktek yang baik, seperti peningkatan formula rumusan kebijakan kelautan nasional, banyak Negara khususnya pulau kecil yang tergabung dalam (SIDS), akan membutuhkan bantuan dalam memetakan dan membatasi EEZs mereka serta mengembangkan lembaga atau institusi dan prosedur-prosedur yang baru. Suatu analisa terbaru tindakan-tindakan nasional yang berdasarkan pada Barbados Programme Action. Menurut Berjuntai et al. (2005) bahwa pengelolaan secara integral pesisir pantai sudah ada dan dibentuk oleh beberapa negara yang tergabung dalam SIDS yang berlangsung diakhir dekade, dengan demikian memerlukan pengembangan pada tahap yang berikutnya. Puncak Kebijakan kelautan yang diadakan di Lisbon, Portugal, Oktober 2005, sekitar kurang lebih 40 negara mengomentari usaha-usaha mereka untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan integral kelautan yang berhubungan dengan konflik-konflik kesepakatan penggunaan ganda diantara mereka seperti halnya para agen pemakai dan pengelola, degradasi sumber daya laut dan kehilangan peluang untuk pembangunan ekonomi. kebijakan-kebijakan nasional yang berbeda sama halnya dengan membangun kaitan menggunakan istilah menyeluruh prinsip-prinsip dan kebutuhan yang transparan atau nyata, keterlibatan publik dan stakeholder, tunjangan untuk aksi kerjasama, dan tanggun-jawab administrasi kelautan nasional yang jelas dan transparansi. GEF (global environmental facility) mendukung pengembangan mengenai kebijakan-kebijakan 19
Page 2 and 3: Jurnal Mahasiswa dan Alumni Pascasa
Page 74 and 75:
Jurnal Mahasiswa dan Alumni Pascasa
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 88 and 89:
Page 90 and 91:
Page 92 and 93:
Page 94 and 95:
Page 96 and 97:
Page 98 and 99:
Page 100 and 101:
Page 102 and 103:
Page 104 and 105:
Page 106 and 107:
Page 108 and 109:
Page 110 and 111:
Page 112:
ISSN : 1858 - 0358 Volume 1, Nomor
show all

Jurnal FWI

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?