Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Jurnal</strong> Mahasiswa dan Alumni Pascasarjana se‐Indonesia<br />
Volume 1, Nomor 1, Desember 2009<br />
Dalam kenyataannya, perubahan proses pembangunan merupakan hasil tindakan<br />
yang telah direncanakan sebelumnya. Oleh karena itu, pada masa yang akan datang<br />
paradigma pembangunan kesejahteraan sosial akan lebih bertumpu pada hak asasi<br />
manusia, demokratisasi dan peningkatan peran sipil dalam pelaksanaan pembangunan<br />
kesejahteraan sosial yang lebih adil (Chamsyah, 2006), dan negara seharusnya berpihak<br />
kepada rakyat secara keseluruhan, dan bukan berpihak kepada salah satu kelompok atau<br />
golongan tertentu (Budiman, 2002).<br />
Adapun paradigma pembangunan yang dimaksudkan, Chamsyah (2006) lebih<br />
lanjut menjabarkan pembangunan yang dimaksud sebagai berikut: Pertama pembangunan<br />
menempatkan manusia sebagai subyek pembangunan. Kedua, hasil pembangunan<br />
selayaknya dinikmati oleh seluruh masyarakat. Ketiga, pembangunan mengaktualisasikan<br />
potensi dan budaya lokal. Keempat, pelayanan sosial dasar disediakan untuk semua warga<br />
negara. Kelima, pemberdayaan peyandang masalah kesejahteraan sosial menjadi<br />
komitmen bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Keenam,<br />
pendekatan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial dilakukan secara<br />
individual, keluarga, kelompok, dan komunitas secara terpadu. Oleh karena itu pengertian<br />
pembangunan yang dimaksudkan akan dapat mendorong dilakukannya antisipasi yang<br />
terus-menerus terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, termasuk perubahan yang<br />
diakibatkan oleh proses pembangunan itu sendiri (Soetomo, 2008), serta merupakan suatu<br />
orientasi pembgunan yang tiada akhir (Tjokroamidjojo, 1980).<br />
Paradigma diatas secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu proses<br />
pengembangan kapasitas masyarakat untuk dapat membangun secara mandiri yang<br />
didalamnya juga terkandung proses belajar yang terus menerus sehingga tujuan<br />
pembangunan sosial yang diharapkan dari suatu pemerintahan diharapkan dapat:<br />
(1) meningkatkan kesejahteraan penduduk atau warga masyarakat; (2) menjamin<br />
berlakunya hukum dan ketertiban masyarakat (law and order); (3) menjamin kebebasan<br />
berpendapat dan memilih; (4) mengurangi ketegangan-ketegangan sosial; (5)<br />
mempertahankan diri dari serangan-serangan luar; dan (6) menyediakan sarana-sarana<br />
kesehatan serta pendidikan secara memadai (Suryadi, 2006).<br />
Data menunjukan bahwa pada tahun 2006 terdapat 78,96 juta anak di bawah usia<br />
18 tahun atau 35,5 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Empat puluh persen atau<br />
33,16 juta diantaranya tinggal di perkotaan, dan 45,8 juta tinggal di pedesaan (Depsos,<br />
2004). Permasalahan anak terlantar merupakan fenomena utama yang dihadapi oleh<br />
Departemen Sosial hingga saat ini. Disamping itupula, pemenuhan hak dan kebutuhan<br />
38