Jurnal FWI

Recommendations

Info

<strong>Jurnal</strong> Mahasiswa dan Alumni Pascasarjana se‐Indonesia Volume 1, Nomor 1, Desember 2009 sebagai aturan baku yang sudah ada. Kedua, anggaran hanyalah urusan proyek-proyek pembangunan dan sumber finansial lainnya. Ujung-ujungnya pada keengganan pemerintah untuk keluar dari kungkungan cengkeraman indikator-indikator yang mengaburkan implikasinya pada kelompok masyarakat yang rentan. Kaum miskin dan warga rentan justru menjadi pemikul beban dari implikasi anggaran. Ketiga, anggaran adalah semata-mata urusan yang boleh dimonopoli pemerintah. Setidaknya sejak merdeka hingga saat ini pemerintah selalu mendudukkan anggaran sebagai persoalan yang sangat eksklusif di wilayah monopoli mereka, tanpa ada ruang keterlibatan bagi masyarakat (Fuady, 2002) Salah satu unsur yang penting yang harus dipenuhi dalam penentuan anggaran adalah tersedianya ruang yang luas bagi rakyat atas akses seluruh proses sosial, politik dan ekonomi. Terpenuhinya unsur keterbukaan dalam pengelolaan anggaran oleh merupakan syarat terpenting bagi terwujudnya demokrasi anggaran. Sebab aspek inilah yang dituntut oleh mekanisme kerja sistem politik yang demokratis, dimana keterbukaan atau transparansi menjadi penting disediakan oleh negara (Irianto, 2005). Penyimpangan yang terjadi akibat dari ekonomi politik anggaran, maka diperlukan cara-cara baru dalam merumuskan dan mengelola anggaran agar dapat memberikan pelayanan kepada rakyat. Cara-cara sepihak, memperjuangkan golongan, institusi sendiri adalah pengkianatan terhadap rakyat. Menurut Syafii (2004) sebagai moral politik kotor yang dapat merusak institusi negara yang telah diberikan mandat oleh rakyatnya. Rakyat telah memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur kehidupan bersama yang beradab, sekalipun dilingkungan masyarakat sendiri terdapat pihak yang apriori. Sikap demikian perlu dihadirkan dengan wajah yang menyejukkan di era saat ini untuk mencapai kesejahteraan umum dengan mengarahkan semua tindakan politik untuk kepentingan bersama (Suseno, 2003). Upaya untuk menemukan formulasi yang tepat dalam penentuan anggaran adalah mengenai keadilan anggaran, yang terkait dengan erat dengan usaha negara dan pemerintah memberikan jaminan sosial yang tepat bagi rakyat terutama pada lapisan masyarakat yang rentan. Pola hubungan yang transparan, terukur, serta demokratis antara pemerintah dan masyarakat akan mereduksi rasa curiga manakala negara melalui pemerintah di eksekutif dan dewan di legislatif mampu melakukan proses dengan baik dan memerhatikan kepentingan rakyat yang secara nyata dapat dirasakan rakyat. 102
B. Ekonomi Politik Anggaran. Menyoal Ekonomi Politik Anggaran: Telaah Era Demokrasi di Indonesia Suraji Kemunculan ilmu ekonomi politik menimbulkan perdebatan tentang apa tanggung jawab dari negara (atau negarawan/pejabat) dalam kaitannya dengan ke negara. Perdebatan ini masih berlangsung sampai sekarang dan tetap menjadi sebuah pertanyaan utama di dalam ilmu ekonomi politik. Apakah negara bertanggungjawab untuk menentukan kebutuhan mana yang akan dipenuhi dan bertanggungjawab untuk menggalang sumber daya untuk menjamin berhasilnya pemenuhan itu? Ataukah kebutuhan masyarakat akan dapat dipenuhi dengan lebih baik kalau penggalangan sumber daya diserahkan kepada pihak swasta? Pertanyaan lainnya adalah apakah masalahmasalah seperti perumahan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dll. disediakan oleh warga negara sendiri atau swasta dengan menggunakan sumber daya yang mereka miliki sendiri? Ataukah kebutuhan-kebutuhan itu harus dipenuhi oleh negara? Perdebatan ini mengandung beberapa masalah di dalamnya dimana masalahmasalah ini berusaha dijawab oleh berbagai pendekatan yang ada dalam ekonomi politik. Pendekatan-pendekatan yang paling menonjol selama ini dapat dibagi menjadi dua kelompok. 1). Masalah-masalah yang timbul karena ide tentang pasar yang mengatur dirinya sendiri (self regulating market). Pertanyaannya adalah sejauh mana sebuah sistem yang terdiri dari pelaku-pelaku pasar yang bertindak atas nama pribadi dan mementingkan kepentingan dirinya sendiri lewat kontrak pertukaran mampu memuaskan kebutuhan mereka dengan sumber daya yang terbatas jumlahnya?. Untuk masa modern sekarang, pertanyaan ini sama dengan pertanyaan apakah intervensi politik ke dalam perekonomian bisa meningkatkan atau justru menghambat pemenuhan kebutuhan? 2). Masalah-masalah tentang konsep agenda publik. Bagaimana hubungan antara kebutuhan publik dengan kebutuhan pribadi? Apakah tujuan dari didirikannya negara adalah semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pribadi dari para warga negara sehingga perekonomian akan diregulasi oleh negara hanya selama perekonomian tidak berhasil memenuhi kebutuhan pribadi saat sumber daya yang tersedia sebenarnya mencukupi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu? Sejauh mana relevansi dari kepentingan pribadi dengan penetapan tujuan-tujuan publik? 103
Page 2 and 3:
Jurnal Mahasiswa dan Alumni Pascasa
Page 4 and 5:
Page 6 and 7:
Page 8 and 9:
Page 10 and 11:
Page 12 and 13:
Page 14 and 15:
Page 16 and 17:
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Page 56 and 57:
Page 58 and 59: Jurnal Mahasiswa dan Alumni Pascasa
Page 112: ISSN : 1858 - 0358 Volume 1, Nomor
show all

Jurnal FWI

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?