Jurnal FWI

Recommendations

Info

<strong>Jurnal</strong> Mahasiswa dan Alumni Pascasarjana se‐Indonesia Volume 1, Nomor 1, Desember 2009 menjadi faktor penguat dalam menunjang keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial di daerah. 40 Kehidupan masyarakat yang sejahtera merupakan kondisi ideal dan menjadi dambaan setiap warga masyarakat (Soetomo, 2008), karena itu merupakan kewajiban negara (state obligation) untuk memberikan jaminan pada setiap warga untuk memperoleh akses yang baik terhadap berbagai kebutuhan dasar manusia (Raper, 2008). Masalah sosial yang terkait dengan keterlantaran anak merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dihindari keberadaannya dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang tinggal di perkotaan, dimana salah satu faktor dominan yang akan mempengaruhi perkembangan masalah sosial tersebut adalah kemiskinan. Masalah kemiskinan di Indonesia merupakan salah satu dampak negatif terhadap meningkatnya arus urbanisasi dari daerah pedesaan menuju kota. Terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia, serta kurangnya pengetahuan dan ketrampilan menyebabkan mereka banyak mempertahankan hidupnya dengan terpaksa menjadi anak terlantar (Gwads, dkk, 2008; dan Hendayana, dkk. 2008) memahami bahwa keterlantaran dan tidak memiliki rumah tinggal tetap serta tidak mempunyai pekerjaan tetap merupakan salah satu pemicu bagi anak untuk bekerja di jalan-jalan (street economy) untuk mencukupi ekonomi keluarga mereka. Keterlantaran (neglected) merupakan fenomena sosial yang banyak kita jumpai terjadi tidak saja di Indonesia, namun juga pada belahan dunia lainnya. Le Roux (1998) berpendapat bahwa “The phenomenon of neglected children children, an offspring of the modern urban evirontment, represents one of humanity’s most complex and serious challengges”. Fenomena keterlantaran ini tentunya tidak terlepas dari adanya urbanisasi yang mengharapkan adanya perubahan kehidupan dan penghidupan pada arah yang lebih baik dimasa mendatang. Chang, Rhee & Berthold (2008) berpendapat bahwa kebanyakan anak-anak yang mengalami masalah keterlantaran ini karena mereka pada umumnya tidak mempunyai rumah tinggal yang tetap, serta orang tua mereka tidak mampu untuk membeli rumah bagi keluarga mereka. Selain itu, adanya faktor lain yang tidak menunjang bagi keluarga dalam meningkatkan kesejaheraan hidup, seperti pendapatan rendah (low paying jobs) dibawah rata-rata serta tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Masalah keterlantaran umumnya banyak dialami oleh anak-anak yang kurang beruntung secara ekonomi yang sebagian besar dari mereka berasal dari keluarga miskin dan tidak mempunyai kemampuan untuk memberdayakan dirinya. Selain itu, kondisi
Reinventing Pembangunan Sosial (Social Development): Upaya Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Derajat Pendidikan dan Kesehatan Bagi Anak Terlantar Chairun Nasirin ekonomi merupakan salah satu variabel penting dalam proses perumusan kebijakan (Winarno, 2007). Oleh karena itu, para aktor yang terlibat dalam merumuskan suatu kebijakan khususnya kebijakan sosial bagi anak terlantar tentunya tidak bisa terlepas dari konsdisi sosial ekonomi yang melingkupinya. Dengan diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004 menggatikan UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, daerah diberikan kewenangan untuk dapat mengatur jalannya fungsi pemerintahan, seperti halnya upaya pemerintah dalam meningkatkan kemandirian anak terlantar. Karena itu, walaupun Indonesia menganut prinsip negara kesatuan dimana pusat kekuasaan berada pada pemerintah pusat, namun dengan menyadari keberagaman yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia, baik kondisi sosial, ekonomi maupun budaya, dan dengan diberlakukannya kebijakan ini tentunya hal-hal yang berkaitan dengan masalah sosial seperti halnya anak terlantar (neglected) tentunya dapat berjalan baik. Karena itu, keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial selain ditentukan oleh kualitas pelayanan langsung, tentunya juga sangat dipengaruhi oleh sistem dan arah kebijakan sosial, serta pemberian pelayanan sosial kepada kelompok sasaran. Karena itu strategi-strategi maupun rencana-rencana untuk mengatasi masalah sosial merupakan kebijakan pemerintah yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan dalam mengatasi masalah sosial, peningkatan pemerataan, dan pendistribusian pelayanan sosial bagi masyarakat. Disamping itu, berbagai kebijakan dan program tentunya perlu ditumbuhkembangkan secara berkelanjutan agar dapat menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi perkembangan anak, yang merupakan amanah konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan membangun masa depan bangsa yang lebih baik. ARTI PENTINGNYA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN BAGI ANAK TERLANTAR Pentingnya pendidikan bagi anak yang mengalami masalah sosial seperti anak terlantar, dimaksudkan sebagai upaya pemerintahan daerah dalam mengangkat anak-anak penyandang masalah sosial ke taraf pendidikan yang lebih bermutu dan berkualitas. Pentingnya pendidikan bagi anak yang mengalami masalah sosial, seperti anak terlantar, menurut Peters (2007) bahwa pendidikan dapat menciptakan anak lebih kreatif dan dapat membangun kepercayaan dirinya. Sehingga deskriminasi pendidikan bagi anak yang mengalami masalah sosial ini dapat diatasi oleh pemerintah dalam rangka membangun bangsa dan negara. 41
Page 2 and 3: Jurnal Mahasiswa dan Alumni Pascasa
Page 96 and 97:
Jurnal Mahasiswa dan Alumni Pascasa
Page 98 and 99:
Page 100 and 101:
Page 102 and 103:
Page 104 and 105:
Page 106 and 107:
Page 108 and 109:
Page 110 and 111:
Page 112:
ISSN : 1858 - 0358 Volume 1, Nomor
show all

Jurnal FWI

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?