buku postur apbn

Postur APBN Indonesia
Perhitungan Belanja Negara
Pusat di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan.
Untuk TA. 2009, subsidi benih ikan dialihkan ke anggaran
Departemen Kelautan dan Perikanan.
Parameter yang digunakan dalam subsidi benih:
a. harga eceran tertinggi (HET) benih bersubsidi;
b. harga pokok produksi (HPP) benih bersubsidi; dan
c. volume benih bersubsidi.
Subsidi/Bantuan PSO (Public Service Obligation)
Sementara itu, dalam rangka memenuhi kewajiban
pemerintah dalam penyelenggaraan layanan publik.
Pemerintah dapat menggunakan BUMN dalam rangka
menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat. Menurut
Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha
Milik Negara, pemerintah dapat memberikan penugasan
khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi
pelayanan umum dengan tetap memperhatikan maksud
dan tujuan kegiatan BUMN. Apabila penugasan tersebut
menurut kajian secara finansial tidak fisibel, pemerintah
diwajibkan untuk memberikan kompensasi finansial
kepada BUMN-BUMN yangdiberikan tugas untuk
menjalankan pelayanan umum (public service
obligation/PSO), seperti PT Kereta Api (Persero) untuk
tugas layanan jasa angkutan kereta api kelas ekonomi, PT
Pos Indonesia (Persero) untuk tugas layanan jasa pos pada
kantor cabang luar kota dan daerah terpencil, PT Pelayaran
Nasional Indonesia (Persero) untuk tugas layanan jasa
angkutan laut kelas ekonomi.
115