buku postur apbn

More documents

Recommendations

Info

Postur APBN Indonesia Keterkaitan Antar Komponen APBN: Ruang fiskal dan potensi Inefisiensi 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) meliputi penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah, pemanfaatan sumber daya alam, hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan, pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah, pengenaan denda administrasi, hibah, dan penerimaan di luar pajak lainnya yang diatur dalam peraturan perundangan tersendiri. Menurut perundangan, sebagian dana dari suatu jenis PNBP dapat digunakan untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis PNBP tersebut oleh instansi yang menghasilkan penerimaan tersebut. Kegiatan tertentu dimaksud meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi, pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelatihan, penegakan hukum, pelayanan yang melibatkan kemampuan intelektual tertentu, serta pelestarian sumber daya alam. Dengan adanya pengaturan tersebut, sekalipun PNBP yang dihasilkan dicatat dalam penerimaan negara secara menyeluruh, penggunaannya hanya dapat dialokasikan untuk belanja dari kementerian Negara/lembaga yang menghasilkan PNBP tersebut. Dengan kata lain, pemanfaatan PNBP di-earmarked (sebagian), sesuai dengan besarnya persentase tertentu pagu penggunaan PNBP untuk belanja K/L. Akibatnya, proporsi pagu penggunaan PNBP memengaruhi fleksibilitas dalam pengalokasian anggaran. Di sisi lain, pendapatan negara bukan pajak dari badan layanan umum digunakan 100% untuk 160
Postur APBN Indonesia Keterkaitan Antar Komponen APBN: Ruang fiskal dan potensi Inefisiensi kegiatan BLU itu sendiri sehingga PNBP dari BLU tersebut tidak dapat digunakan untuk menambah kapasitas fiskal. Transaksi PNBP BLU sifatnya hanya “numpang lewat” dalam postur APBN, karena keluar masuknya pendapatan BLU dan belanja BLU melalui rekening BLU itu sendiri. Pencantuman transaksi BLU di dalam postur APBN bisa menimbulkan kesalahan penafsiran terutama jika kita berbicara mengenai kapasitas fiskal. Sebagai contoh: peningkatan pendapatan PNBP dari BLU akan menambah besaran belanja (belanja BLU meningkat) dan akan berdampak pada alokasi anggaran pendidikan yang turut menjadi lebih tinggi. Padahal pendapatan negara dari BLU tersebut dikembalikan seluruhnya kepada BLU dan tidak dapat digunakan untuk belanja yang lain. Dengan asumsi defisit yang tetap maka untuk menjaga 20% anggaran pendidikan karena adanya tambahan belanja BLU tersebut akan mengorbankan anggaran nonpendidikan dalam postur APBN. 4. Undang Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4, khususnya pasal 31 ayat (4) mengamanatkan bahwa Negara wajib mengalokasikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN untuk memenuhi kebutuhan penyelanggaraan pendidikan. Amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 013/PUU-VI/2008 menegaskan bahwa alokasi 20% dari APBN untuk anggaran pendidikan adalah ketentuan yang bersifat imperatif, yakni bidang pendidikan harus diprioritaskan tanpa menafikan bidang-bidang lain yang juga penting bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, setiap 161
Page 2 and 3:
POSTUR APBN INDONESIA KEMENTERIAN K
Page 4 and 5:
DAFTAR ISI Daftar Isi Daftar Tabel
Page 6 and 7:
c. Ruang Fiskal Dalam Postur APBN 1
Page 8 and 9:
Tabel 6.3 Asumsi Dasar Ekonomi Makr
Page 10 and 11:
DAFTAR GRAFIK Grafik 1.1 Perkembang
Page 12 and 13:
Buku ini diharapkan dapat memberika
Page 14 and 15:
transparan, akuntabel dan prinsip p
Page 16 and 17:
APBN yang telah memberikan dukungan
Page 19 and 20:
Postur APBN Indonesia Pengantar BAB
Page 21 and 22:
Postur APBN Indonesia Pengantar ram
Page 23 and 24:
Postur APBN Indonesia Pengantar keu
Page 25 and 26:
Postur APBN Indonesia Pengantar rek
Page 27 and 28:
Postur APBN Indonesia Pengantar KOM
Page 29 and 30:
Postur APBN Indonesia Pengantar dip
Page 31 and 32:
Postur APBN Indonesia Pengantar c.
Page 33 and 34:
Postur APBN Indonesia Pengantar 2.
Page 35 and 36:
Postur APBN Indonesia Pengantar men
Page 37 and 38:
Postur APBN Indonesia Pengantar pel
Page 39 and 40:
Postur APBN Indonesia Pengantar set
Page 41 and 42:
Postur APBN Indonesia Pengantar Tab
Page 43 and 44:
Postur APBN Indonesia Pengantar 11.
Page 45 and 46:
Postur APBN Indonesia Pengantar Tab
Page 47 and 48:
Postur APBN Indonesia Pengantar dik
Page 49 and 50:
Postur APBN Indonesia Pengantar Ber
Page 51 and 52:
Postur APBN Indonesia Pengantar inf
Page 54 and 55:
Postur APBN Indonesia Tahapan dan F
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 85 and 86:
Postur APBN Indonesia Perhitungan P
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 118 and 119:
Postur APBN Indonesia Perhitungan B
Page 120 and 121:
Page 122 and 123:
Page 124 and 125:
Page 126 and 127:
Page 128 and 129:
Page 130 and 131:
Page 132 and 133:
Page 134 and 135:
Page 136 and 137:
Page 138 and 139: Postur APBN Indonesia Perhitungan B
Page 163 and 164: Postur APBN Indonesia Perhitungan P
Page 182 and 183: Postur APBN Indonesia Keterkaitan A
Page 214 and 215: Postur APBN Indonesia Lampiran NO K
Page 228 and 229: Postur APBN Indonesia Daftar Pustak
Page 234: Postur APBN Indonesia Daftar Pustak
show all

buku postur apbn

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?