buku postur apbn

Postur APBN Indonesia
Keterkaitan Antar Komponen APBN:
Ruang fiskal dan potensi Inefisiensi
komponen postur APBN adalah keterkaitan antara satu
komponen dengan komponen lainnya di dalam postur
APBN. Oleh karena itu, akurasi perhitungan komponen
postur APBN perlu dijaga, baik itu pada tingkat
penyusunan di level teknis pemerintah maupun dalam
proses pembahasan UU APBN dalam rangka menghasilkan
postur APBN yang ideal dan efisien.
BELANJA WAJIB AMANAT KONSTITUSI
Sebagaimana dijelaskan pada bagian formula perhitungan,
terdapat keterkaitan antarkomponen di dalam postur
APBN. Keterkaitan tersebut antara lain merupakan
konsekuensi aturan perundang-undangan yang
mengamanatkan secara khusus bahwa pemerintah harus
mengalokasikan proporsi tertentu dari penerimaan negara
untuk digunakan pada pos belanja tertentu. Aturan
“pengkavlingan” penggunaan pendapatan negara ini sering
disebut dengan istilah earmarking (dilihat dari sisi
pendapatan negara) atau mandatory spending (dilihat dari
sisi belanja yg diamanatkan). Berikut ini adalah beberapa
aturan perundangan yang menjadi dasar adanya
keterkaitan antara komponen pendapatan negara dan
belanja negara.
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah.
Berdasarkan undang-undang perimbangan keuangan
antara pusat dan daerah, sebagian pendapatan
negara secara hukum wajib dialokasikan untuk
alokasi belanja transfer ke daerah dalam bentuk dana
perimbangan. Dana tersebut bersumber dari
pendapatan APBN dan dialokasikan kepada daerah
156