buku postur apbn

Postur APBN Indonesia
Pengantar
setiap daerah berbeda-beda, tergantung dengan
celah fiskal masing-masing daerah. Namun, secara
nasional, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,
pengalokasian DAU setiap tahun adalah sekurangkurangnya
26 persen dari pendapatan dalam negeri
neto.
Sementara itu, DAK merupakan transfer yang
bersifat specific grant, yang alokasinya dimaksudkan
untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang
sesuai prioritas nasional namun menjadi urusan
daerah. Program-program yang menjadi prioritas
nasional dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah
pada tahun anggaran yang bersangkutan.
Dana Otsus merupakan dana yang dialokasikan
untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus
daerah. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 21
Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2006, dana otsus diberikan kepada Provinsi Papua,
Papua Barat, dan Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam. Selain dari itu, Pemerintah juga
mengalokasikan dana tambahan otsus infrastruktur
guna mempercepat pemerataan pembangunan di
Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Sebagai bagian dari pengakuan dan dukungan
terhadap keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY), mulai tahun anggaran 2013
Pemerintah telah mengalokasikan Dana
Keistimewaan DIY. Dana ini dialokasikan dalam
rangka penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta.
21