buku postur apbn

More documents

Recommendations

Info

Postur APBN Indonesia Keterkaitan Antar Komponen APBN: Ruang fiskal dan potensi Inefisiensi komponen postur APBN adalah keterkaitan antara satu komponen dengan komponen lainnya di dalam postur APBN. Oleh karena itu, akurasi perhitungan komponen postur APBN perlu dijaga, baik itu pada tingkat penyusunan di level teknis pemerintah maupun dalam proses pembahasan UU APBN dalam rangka menghasilkan postur APBN yang ideal dan efisien. BELANJA WAJIB AMANAT KONSTITUSI Sebagaimana dijelaskan pada bagian formula perhitungan, terdapat keterkaitan antarkomponen di dalam postur APBN. Keterkaitan tersebut antara lain merupakan konsekuensi aturan perundang-undangan yang mengamanatkan secara khusus bahwa pemerintah harus mengalokasikan proporsi tertentu dari penerimaan negara untuk digunakan pada pos belanja tertentu. Aturan “pengkavlingan” penggunaan pendapatan negara ini sering disebut dengan istilah earmarking (dilihat dari sisi pendapatan negara) atau mandatory spending (dilihat dari sisi belanja yg diamanatkan). Berikut ini adalah beberapa aturan perundangan yang menjadi dasar adanya keterkaitan antara komponen pendapatan negara dan belanja negara. 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Berdasarkan undang-undang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, sebagian pendapatan negara secara hukum wajib dialokasikan untuk alokasi belanja transfer ke daerah dalam bentuk dana perimbangan. Dana tersebut bersumber dari pendapatan APBN dan dialokasikan kepada daerah 156
Postur APBN Indonesia Keterkaitan Antar Komponen APBN: Ruang fiskal dan potensi Inefisiensi untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksaanaan desentralisasi. a. Dana Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari penerimaan pajak dan sumber daya alam yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu. DBH yang bersumber dari pajak terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21. Sementara itu, DBH yang bersumber dari sumber daya alam, atau biasa disebut Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), meliputi penerimaan hasil kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi. Penerimaan Kehutanan memiliki tiga komponen utama yang dibagihasilkan ke daerah, yaitu Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), serta Dana Reboisasi. Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi dan Penerimaan Pertambangan Gas Bumi yang dihasilkan daerah dibagikan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penerimaan APBN, baik yang berasal dari penerimaan pajak ataupun penerimaan sumber daya alam dibagi antara Pemerintah Pusat dengan daerah sesuai dengan proporsi tertentu. 157
Page 2 and 3:
POSTUR APBN INDONESIA KEMENTERIAN K
Page 4 and 5:
DAFTAR ISI Daftar Isi Daftar Tabel
Page 6 and 7:
c. Ruang Fiskal Dalam Postur APBN 1
Page 8 and 9:
Tabel 6.3 Asumsi Dasar Ekonomi Makr
Page 10 and 11:
DAFTAR GRAFIK Grafik 1.1 Perkembang
Page 12 and 13:
Buku ini diharapkan dapat memberika
Page 14 and 15:
transparan, akuntabel dan prinsip p
Page 16 and 17:
APBN yang telah memberikan dukungan
Page 19 and 20:
Postur APBN Indonesia Pengantar BAB
Page 21 and 22:
Postur APBN Indonesia Pengantar ram
Page 23 and 24:
Postur APBN Indonesia Pengantar keu
Page 25 and 26:
Postur APBN Indonesia Pengantar rek
Page 27 and 28:
Postur APBN Indonesia Pengantar KOM
Page 29 and 30:
Postur APBN Indonesia Pengantar dip
Page 31 and 32:
Postur APBN Indonesia Pengantar c.
Page 33 and 34:
Postur APBN Indonesia Pengantar 2.
Page 35 and 36:
Postur APBN Indonesia Pengantar men
Page 37 and 38:
Postur APBN Indonesia Pengantar pel
Page 39 and 40:
Postur APBN Indonesia Pengantar set
Page 41 and 42:
Postur APBN Indonesia Pengantar Tab
Page 43 and 44:
Postur APBN Indonesia Pengantar 11.
Page 45 and 46:
Postur APBN Indonesia Pengantar Tab
Page 47 and 48:
Postur APBN Indonesia Pengantar dik
Page 49 and 50:
Postur APBN Indonesia Pengantar Ber
Page 51 and 52:
Postur APBN Indonesia Pengantar inf
Page 54 and 55:
Postur APBN Indonesia Tahapan dan F
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 85 and 86:
Postur APBN Indonesia Perhitungan P
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 118 and 119:
Postur APBN Indonesia Perhitungan B
Page 120 and 121:
Page 122 and 123:
Page 124 and 125:
Page 126 and 127:
Page 128 and 129:
Page 130 and 131:
Page 132 and 133:
Page 134 and 135: Postur APBN Indonesia Perhitungan B
Page 163 and 164: Postur APBN Indonesia Perhitungan P
Page 182 and 183: Postur APBN Indonesia Keterkaitan A
Page 214 and 215: Postur APBN Indonesia Lampiran NO K
Page 228 and 229: Postur APBN Indonesia Daftar Pustak
Page 234:
Postur APBN Indonesia Daftar Pustak
show all

buku postur apbn

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?