buku postur apbn
buku postur apbn
buku postur apbn
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Postur APBN Indonesia<br />
Keterkaitan Antar Komponen APBN:<br />
Ruang fiskal dan potensi Inefisiensi<br />
RUANG FISKAL DALAM POSTUR APBN<br />
Ruang fiskal atau fiscal space menjadi salah satu hal yang<br />
sering dibahas baik oleh kalangan internal Pemerintah<br />
maupun oleh pakar ekonomi. Sebagian atau bahkan<br />
banyak orang menduga bahwa jika pendapatan negara<br />
naik X triliun maka pemerintah akan memiliki tambahan<br />
kapasitas fiskal untuk dibelanjakan sebesar X triliun.<br />
Namun faktanya tidak demikian karena adanya<br />
keterkaitan antarkomponen APBN sesuai dengan formula<br />
perhitungan tertentu termasuk mandatory spending<br />
menyebabkan fiscal space yang terjadi tidak sebesar<br />
tambahan pendapatan.<br />
Untuk memahami apa itu ruang fiskal, sudah ada beberapa<br />
tulisan yang membahas hal tersebut. Menurut ekonom<br />
IMF, Heller (2005), ruang fiskal merupakan ruang dalam<br />
anggaran pemerintah yang memungkinkan untuk<br />
menyediakan sumber daya untuk tujuan yang diinginkan<br />
tanpa mengesampingkan keberlanjutan fiskal atau<br />
stabilitas ekonomi. Sedangkan menurut UNDP, ruang fiskal<br />
adalah anggaran yang tersedia sebagai hasil kebijakan<br />
dalam mengatur sumber daya, yang didukung dengan<br />
informasi kebijakan yang memastikan agar Pemerintahan,<br />
kelembagaan, dan kondisi perekonomian dapat menjamin<br />
implementasi kebijakan tersebut berjalan efektif, untuk<br />
mencapai tujuan pembangunan tertentu. Sedangkan,<br />
Schick (2009) mendefinisikan ruang fiskal adalah<br />
ketersediaan sumberdaya keuangan bagi pemerintah<br />
untuk membiayai program-program yang diinginkan<br />
melalui anggaran dan kebijakan terkait. Sedangkan<br />
menurut pemerintah RI sebagaimanan tercantum dalam<br />
<strong>buku</strong> Nota Keuangan dan APBN 2010, mendefinisikan<br />
ruang fiskal sebagai pengeluaran diskresioner/tidak<br />
terikat (antara lain pengeluaran negara untuk<br />
169