buku postur apbn

Postur APBN Indonesia
Keterkaitan Antar Komponen APBN:
Ruang fiskal dan potensi Inefisiensi
mandat undang-undang adalah sebesar 20% dari total
belanja Negara. Oleh karena itu, total ruang fiskal yang
dapat digunakan setelah memperhitungkan dana
pendidikan secara optimal dan fleksibel oleh pemerintah
adalah sebesar Rp5.263,2 miliar (20% dari Rp6.579,1
miliar).
Contoh Kasus II: Peningkatan Penerimaan Royalti
Batubara
Penerimaan dari royalti batubara pada komponen
penerimaan SDA non migas diproyeksikan bertambah
sebesar Rp10.000,0 miliar menjadi Rp32.527,9 miliar,
sehingga total PNBP akan bertambah menjadi Rp398.037,0
miliar.
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat
dan Daerah, bagian daerah untuk penerimaan
pertambangan umum sebesar 80%. Dari hasil perhitungan
tersebut maka dana bagi hasil pada Transfer ke daerah dan
dana desa sebesar Rp8.000,0 miliar. Selanjutnya, dengan
bertambahnya belanja Negara, otomatis akan menambah
penyesuaian anggaran pendidikan sebesar Rp2.000,0
miliar. Dari perhitungan tersebut, maka seluruh tambahan
penerimaan tersebut habis dibagihasilkan sehingga tidak
menambah ruang fiskal bagi pemerintah.
Dari contoh kedua kasus tersebut, dapat dijelaskan bahwa
penambahan penerimaan sebesar x rupiah, tidak secara
otomatis menambah ruang fiskal sebesar x rupiah.
Terdapat mandatory spending yang harus dipenuhi
terlebih dahulu, untuk mendapatkan “sisa” kelebihan
anggaran untuk menjadi ruang fiskal.
173