buku postur apbn

Postur APBN Indonesia
Pengantar
kurang pembiayaan anggaran (SiKPA). Apabila terjadi SilPA
dalam pelaksanaan APBN, maka akan menambah saldo
anggaran lebih (SAL) Pemerintah yang dananya antara lain
tersimpan di bank sentral dan bank-bank umum. Namun
sebaliknya, apabila terjadi SiKPA, maka dapat mengurangi
SAL yang dimiliki oleh Pemerintah.
Sebagai informasi, pada masa pemerintahan Presiden
Soeharto, selama Pelita I sd Pelita VI (1969/1970—
1997/1998), APBN Indonesia sebagian besar mengalami
defisit, dengan defisit terbesar pada tahun 1975/1976 (2,6
% dari PDB) saat terjadi “krisis Pertamina”, dan tahun
1986/1987 (2,7% dari PDB) saat terjadi oil price shock.
Namun, di masa pemerintahan Presiden Soeharto tersebut,
APBN juga pernah mengalami 6 kali surplus, yaitu pada
tahun 1977/1978 (0,2% dari PDB), 1990/1991 (1,1% dari
PDB), serta empat tahun sebelum krisis multidimensi tahun
1998/1999, yaitu tahun 1994/1995 (0,8% dari PDB),
1995/1996 (1,1% dari PDB), 1996/1997 (0,6% dari PDB),
dan 1997/1998 (0,4% dari PDB).
Pada saat mendiagnosis penyebab krisis 1998/1999 di
Indonesia International Monetary Fund (IMF) memberikan
rekomendasi perubahan mendasar dalam kebijakan fiskal
di Indonesia berupa perubahan tahun fiskal dan format
APBN. Perubahan tahun fiskal yang semula berawal di
bulan April dan berakhir di bulan Maret diubah menjadi
sama dengan tahun kalender (Januari–Desember). Dengan
adanya perubahan tersebut, APBN tahun 2000 yang
merupakan APBN transisi hanya meliputi waktu 9 bulan,
mulai dari tanggal 1 April sampai dengan 31 Desember
2000. Perubahan struktur dan format APBN juga
disesuaikan mendekati standar yang berlaku secara
internasional sebagaimana digunakan dalam statistik
4