buku postur apbn

Postur APBN Indonesia
Perhitungan Belanja Negara
yang diberikan secara terus menerus untuk
mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan upaya
untuk mengembangkan kemandirian. Jangka waktu
pemberian belanja bantuan sosial kepada anggota
masyarakat atau kelompok masyarakat tergantung
pada apakah si penerima bantuan masih memenuhi
kriteria/persyaratan sebagai pihak yang berhak
menerima bantuan. Apabila si penerima sudah tidak
termasuk yang mempunyai risiko sosial, telah dapat
memenuhi kebutuhan hidup minimum maka kepada
yang bersangkutan tidak dapat diberikan bantuan lagi.
8) Belanja Lain-Lain
Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2011, pengertian belanja lain–lain adalah semua
pengeluaran atau belanja Pemerintah Pusat yang
dialokasikan untuk membiayai keperluan lembaga yang
belum mempunyai kode bagian anggaran, keperluan yang
bersifat ad hoc (tidak terus menerus), kewajiban
Pemerintah berupa kontribusi atau iuran kepada
organisasi/lembaga keuangan internasional yang belum
ditampung dalam bagian anggaran kementerian
negara/lembaga, dan dana cadangan risiko fiskal serta
mengantisipasi kebutuhan mendesak.
Menurut PMK Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Petunjuk
Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga, belanja lain–lain adalah
pengeluaran negara untuk pembayaran atas kewajiban
Pemerintah yang tidak masuk dalam kategori belanja
pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga
utang, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan
122