buku postur apbn

Postur APBN Indonesia
Pengantar
Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara, defisit APBN
dalam satu periode anggaran dibatasi tidak boleh
melebihi 3 persen dari total PDB. Tujuan dari
batasan defisit tersebut adalah untuk menjamin
agar kebijakan ekspansif pemerintah tetap
menjamin APBN tetap dalam kondisi sehat dan
berkesinambungan. Oleh karena itu, dalam
penyusunan APBN setiap tahunnya, Pemerintah
harus memastikan bahwa defisit APBN tetap
terkendali di bawah batas ketentuan perundangan.
4. Pembiayaan Anggaran
Pada prinsipnya, pembiayaan anggaran merupakan
(1) penerimaan yang perlu dibayar kembali, (2)
penerimaan kembali atas pengeluaran tahun-tahun
sebelumnya, (3) pengeluaran kembali atas
penerimaan tahun sebelumnya, (4) penggunaan
saldo anggaran lebih, (5) dan/atau pengeluaran
yang akan diterima kembali, baik pada tahun yang
bersangkutan maupun tahun berikutnya. Secara
akuntansi, suatu anggaran akan selalu berada
dalam keadaan seimbang, yaitu incomings sama
dengan outgoings. Kondisi defisit atau surplus
anggaran akan ditandai oleh adanya item-item
penyeimbang baik dalam incoming atau outgoing,
sehingga terjadi keseimbangan antara pengeluaran
dan penerimaan.
Terdapat beberapa faktor yang menjadi dasar
mengapa Pemerintah perlu melakukan aktivitas
pembiayaan anggaran, yaitu (1) untuk menutup
defisit APBN; (2) untuk memenuhi kewajiban
31