buku postur apbn

Postur APBN Indonesia
Perhitungan Belanja Negara
mencakup: belanja pegawai non K/L (seperti pensiun, iuran
askes), belanja barang non K/L (kontribusi terhadap organisasi
internasional dan alokasi untuk viability gap fund), pembayaran
bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial (cadangan
bencana alam), dan belanja lain-lain. Untuk lebih jelasnya,
konversi dari klasifikasi jenis belanja menjadi klasifikasi
organisasi secara agregat dapat dilihat pada gambar berikut.
Menurut Jenis
◦ Belanja Pegawai
◦ Belanja Barang
◦ Belanja Modal
◦ Pembayaran Bunga Utang
◦ Subsidi
◦ Belanja Hibah
◦ Bantuan Sosial
◦ Belanja Lain-lain
Menurut K/L dan Non
K/L
◦ Belanja K/L
• Belanja Pegawai
• Belanja Barang
• Belanja Modal
• Bantuan Sosial
◦ Belanja Non K/L
• Belanja Pegawai
• Belanja Barang
• Pembayaran Bunga Utang
• Subsidi
• Belanja Hibah
• Bantuan Sosial
• Belanja Lain-lain
Penggunaan format organisasi secara agregat menjadi penting
pasca putusan MK Nomor 35/PUU-XI/2013 terkait pengujian
Undang-undang nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD,
dan DPRD serta Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, di mana pembahasan APBN dengan DPR
bersifat hal-hal yang strategis, tidak lagi membahas pada level
kegiatan dan jenis belanja (klasifikasi ekonomi). Namun
demikian, kegiatan dan jenis belanja merupakan alat akuntansi
dalam pencatatan operasi APBN Pemerintah.
124