buku postur apbn

Postur APBN Indonesia
Tahapan dan Faktor-faktor
Yang Mempengaruhi Penyusunan Postur APBN
Undang yang disampaikan oleh Pemerintah kepada
DPR pada minggu kedua Agustus dengan lampiran
Himpunan RKA K/L yang merangkum rincian dari
belanja K/L.
Postur APBN/ Pagu Alokasi
Setelah Pemerintah menyampaikan NK dan RAPBN
serta RUU-nya kepada DPR pada pertengahan Agustus,
pada tahapan berikutnya adalah proses pembahasan
dengan DPR. Sesuai dengan amanat UU Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, penetapan atas
RUU APBN dilakukan selambat-lambatnya pada akhir
bulan Oktober (tahun anggaran sebelumnya). Pagu
alokasi/Pagu APBN merupakan konsekuensi dari
penetapan UU tentang APBN tersebut, dengan
perubahan dari postur RAPBN sebagai berikut.
Postur disesuaikan dengan kesepakatan DPR dan
Pemerintah, meliputi: (1) penetapan target-target
pendapatan negara untuk masing-masing pos
penerimaan, (2) penetapan pagu belanja negara,
yang terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat dan
Transfer ke Daerah, serta (3) kebijakan surplus/
defisit serta kebijakan pembiayaan anggarannya,
baik yang bersumber dari utang maupun nonutang.
Pagu belanja K/L menurut Fungsi, Unit Organisasi,
dan Program sesuai dengan kesepakatan antara
DPR dan Pemerintah pada sidang Paripurna
Penetapan UU tentang APBN (umumnya sesuai
dengan kesepakatan Komisi DPR dengan K/L mitra
kerjanya).
Kebijakan-kebijakan yang disepakati dalam
pembahasan dengan DPR, baik di bidang
pendapatan negara, belanja negara, maupun
pembiayaan anggaran.
41