buku postur apbn

Postur APBN Indonesia
Perhitungan Belanja Negara
pembagian dan penetapan besaran dana desa setiap desa
ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.
Selain dana desa yang bersumber dari APBN, setiap desa
juga mendapat alokasi dana yang bersumber dari APBD
kabupaten/kota berupa:
a. Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD)
kabupaten/kota paling sedikit sepuluh persen;
b. Alokasi dana desa (ADD) paling sedikit sepuluh persen
dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota
setelah dikurangi DAK; dan
c. Bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD
kabupaten/kota.
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDIDIKAN
Sesuai dengan amanat UUD 1945 Amendemen Keempat
pasal 31 ayat (4), anggaran pendidikan dialokasikan
sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan 20% dari APBD,
untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan
nasional.
Dalam UU APBN, anggaran pendidikan didefinisikan
sebagai alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang
dianggarkan melalui Kementerian Negara/Lembaga,
alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah
dan dana desa, dan alokasi anggaran pendidikan melalui
pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, tetapi
tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk
membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi
tanggung jawab Pemerintah.
Formula anggaran pendidikan dalam postur = 20% x total
belanja negara
134