buku postur apbn

Postur APBN Indonesia
Tahapan dan Faktor-faktor
Yang Mempengaruhi Penyusunan Postur APBN
deviasi yang cukup besar bila dibandingkan
dengan asumsi yang ditetapkan dalam APBN.
Dalam kesempatan lain, perkembangan realisasi
APBN tahun sebelumnya dan tahun berjalan
menunjukkan kinerja yang tidak seperti yang
diharapkan. Hal-hal tersebut mendorong
Pemerintah untuk melakukan langkah-langkah
pengamanan pelaksanaan APBN.
Penyesuaian APBN tahun anggaran yang
bersangkutan selain diatur dalam UU APBN yang
bersangkutan, juga diatur dalam Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 27, bahwa
penyesuaian APBN dapat dilakukan apabila
terjadi:
Perkembangan ekonomi makro yang tidak
sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam
APBN;
Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;
Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan
pergeseran anggaran antarunit organisasi,
antarkegiatan, dan antarjenis belanja.
Selain itu, dalam keadaan darurat Pemerintah
dapat melakukan pengeluaran yang belum
tersedia anggarannya, dan diusulkan dalam
rancangan APBN Perubahan dan/atau
disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
Proses penyusunan postur pada kondisi tersebut
dimulai dengan melihat realisasi terkini dari
pelaksanaan APBN tahun berjalan. Kemudian,
disusun postur yang menggambarkan proyeksi
APBN sampai dengan akhir tahun. Jika
diidentifikasi terdapat potensi instabilitas dalam
pengelolaan keuangan negara, maka Kementerian
Keuangan akan mengkoordinasikan kebijakan-
44