buku postur apbn

More documents

Recommendations

Info

Postur APBN Indonesia Keterkaitan Antar Komponen APBN: Ruang fiskal dan potensi Inefisiensi pembangunan proyek-proyek infrastruktur) yang dapat dilakukan oleh pemerintah tanpa menyebabkan terjadinya fiscal insolvency. Dengan demikian ruang fiskal (fiscal space) merupakan total pengeluaran dikurangi dengan belanja non diskresioner/terikat seperti belanja pegawai, pembayaran bunga, subsidi, dan pengeluaran yang dialokasikan untuk daerah. Seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa terdapat komponen-komponen dalam postur APBN yang bersifat mandatory dan secara alamiah memengaruhi formula perhitungan. Pengaruh mandatory tersebut dapat dilihat pada formula beberapa komponen di belanja Negara yang dipengaruhi secara otomatis dari angka komponen penerimaan Negara. Hal tersebut tidak terlepas dari kebijakan yang tertuang dalam peraturan perundangundangan menyatakan bahwa sebagian dari komponen penerimaan Negara merupakan bagian dari belanja tertentu pada komponen belanja Negara. Selain nondiscretionary spending, besaran mandatory spending (mandat undang-undang) inilah, yang membuat ruang fiskal (fiscal space) semakin sempit. Hal ini menyulitkan Pemerintah ketika memerlukan tambahan belanja yang mendesak untuk kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas nasional seperti pembangunan proyekproyek infrastruktur. Dalam postur RAPBN 2015 yang diajukan oleh Pemerintah, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp1.762.296,0 miliar, dengan rincian: penerimaan perpajakan sebesar Rp1.370.827,2 miliar dan PNBP sebesar Rp388.037,0 miliar. Selanjutnya, belanja negara ditargetkan Rp2.019.868,3 miliar yang terdiri dari pagu belanja 170
Postur APBN Indonesia Keterkaitan Antar Komponen APBN: Ruang fiskal dan potensi Inefisiensi pemerintah pusat sebesar Rp1.379.875,3 miliar dan transfer daerah dan dana desa sebesar Rp639.993,0 miliar. Berdasarkan pada postur RAPBN 2015, berikut ini akan dijelaskan bagaimana mandatory spending memengaruhi ruang fiskal. Contoh Kasus I: Peningkatan Penerimaan Migas Komponen PPh migas yang merupakan bagian dari Pendapatan Negara yang awalnya ditargetkan sebesar Rp82,9 triliun, dalam perkembangannya diproyeksikan meningkat sebesar Rp10,0 triliun menjadi Rp92,9 triliun. Adanya keterkaitan antara komponen-komponen dalam postur APBN, menyebabkan ruang fiskal yang terjadi tidak secara otomatis sama dengan besaran tambahan penerimaan tersebut. Dari hasil perhitungan, tambahan penerimaan migas sebesar Rp10,0 triliun hanya menambah menambah ruang fiskal pemerintah sebesar Rp5,2 triliun dengan penjelasan sebagai berikut. Sesuai mandat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah, besaran alokasi DAU ditetapkan sekurangkurangnya sebesar 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto (PDN Neto) APBN, dimana PDN Neto sama dengan penerimaan pajak dan PNBP setelah dikurangi dengan penerimaan yang dibagihasilkan ke daerah. Pada perhitungan RAPBN 2015 besaran alokasi DAU ditetapkan sebesar 27,7% dari PDN Neto sehingga diperoleh besaran DAU sebesar Rp2.770,0 miliar. Selanjutnya dana otonomi khusus untuk provinsi Papua, Papua Barat sebesar 2% dari DAU, dan provinsi NAD besarnya 2% dari DAU, diperoleh total penambahan dana otsus sebesar Rp110,8 miliar. Kemudian sebagai konsekuensi kenaikan belanja negara tersebut, harus dilakukan penyesuaian terhadap anggaran 171
Page 2 and 3:
POSTUR APBN INDONESIA KEMENTERIAN K
Page 4 and 5:
DAFTAR ISI Daftar Isi Daftar Tabel
Page 6 and 7:
c. Ruang Fiskal Dalam Postur APBN 1
Page 8 and 9:
Tabel 6.3 Asumsi Dasar Ekonomi Makr
Page 10 and 11:
DAFTAR GRAFIK Grafik 1.1 Perkembang
Page 12 and 13:
Buku ini diharapkan dapat memberika
Page 14 and 15:
transparan, akuntabel dan prinsip p
Page 16 and 17:
APBN yang telah memberikan dukungan
Page 19 and 20:
Postur APBN Indonesia Pengantar BAB
Page 21 and 22:
Postur APBN Indonesia Pengantar ram
Page 23 and 24:
Postur APBN Indonesia Pengantar keu
Page 25 and 26:
Postur APBN Indonesia Pengantar rek
Page 27 and 28:
Postur APBN Indonesia Pengantar KOM
Page 29 and 30:
Postur APBN Indonesia Pengantar dip
Page 31 and 32:
Postur APBN Indonesia Pengantar c.
Page 33 and 34:
Postur APBN Indonesia Pengantar 2.
Page 35 and 36:
Postur APBN Indonesia Pengantar men
Page 37 and 38:
Postur APBN Indonesia Pengantar pel
Page 39 and 40:
Postur APBN Indonesia Pengantar set
Page 41 and 42:
Postur APBN Indonesia Pengantar Tab
Page 43 and 44:
Postur APBN Indonesia Pengantar 11.
Page 45 and 46:
Postur APBN Indonesia Pengantar Tab
Page 47 and 48:
Postur APBN Indonesia Pengantar dik
Page 49 and 50:
Postur APBN Indonesia Pengantar Ber
Page 51 and 52:
Postur APBN Indonesia Pengantar inf
Page 54 and 55:
Postur APBN Indonesia Tahapan dan F
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 85 and 86:
Postur APBN Indonesia Perhitungan P
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 118 and 119:
Postur APBN Indonesia Perhitungan B
Page 120 and 121:
Page 122 and 123:
Page 124 and 125:
Page 126 and 127:
Page 128 and 129:
Page 130 and 131:
Page 132 and 133:
Page 134 and 135:
Page 136 and 137:
Page 138 and 139:
Page 140 and 141:
Page 142 and 143:
Page 144 and 145:
Page 146 and 147:
Page 148 and 149: Postur APBN Indonesia Perhitungan B
Page 163 and 164: Postur APBN Indonesia Perhitungan P
Page 182 and 183: Postur APBN Indonesia Keterkaitan A
Page 214 and 215: Postur APBN Indonesia Lampiran NO K
Page 228 and 229: Postur APBN Indonesia Daftar Pustak
Page 234: Postur APBN Indonesia Daftar Pustak
show all

buku postur apbn

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?