buku postur apbn

Postur APBN Indonesia
Keterkaitan Antar Komponen APBN:
Ruang fiskal dan potensi Inefisiensi
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) meliputi
penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana
Pemerintah, pemanfaatan sumber daya alam, hasil
pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan,
pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah, pengenaan
denda administrasi, hibah, dan penerimaan di luar
pajak lainnya yang diatur dalam peraturan
perundangan tersendiri. Menurut perundangan,
sebagian dana dari suatu jenis PNBP dapat digunakan
untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis
PNBP tersebut oleh instansi yang menghasilkan
penerimaan tersebut. Kegiatan tertentu dimaksud
meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan
teknologi, pelayanan kesehatan, pendidikan dan
pelatihan, penegakan hukum, pelayanan yang
melibatkan kemampuan intelektual tertentu, serta
pelestarian sumber daya alam.
Dengan adanya pengaturan tersebut, sekalipun PNBP
yang dihasilkan dicatat dalam penerimaan negara
secara menyeluruh, penggunaannya hanya dapat
dialokasikan untuk belanja dari kementerian
Negara/lembaga yang menghasilkan PNBP tersebut.
Dengan kata lain, pemanfaatan PNBP di-earmarked
(sebagian), sesuai dengan besarnya persentase
tertentu pagu penggunaan PNBP untuk belanja K/L.
Akibatnya, proporsi pagu penggunaan PNBP
memengaruhi fleksibilitas dalam pengalokasian
anggaran.
Di sisi lain, pendapatan negara bukan pajak dari
badan layanan umum digunakan 100% untuk
160