BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Sejak ...

310waktu tidak tertentu telah sesuai dengan peraturan perundangundanganyang berlaku. Waktu kerja dan istirahat yang diterapkanperusahaan outsourcing terhadap pekerjanya telah dilaksanakandengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 77 UUNo. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu pekerja dalam 1minggu melakukan 40 (empat puluh) jam kerja baik dilakukanselama 5 (lima) hari kerja atau 6 (enam) hari kerja.2.1.9 Pengupahan yang dilakukan perusahaan-perusahaan outsourcingterhadap pekerjanya juga sudah sesuai dengan ketentuanpengupahan, yaitu rata-rata sebesar Rp 1.000.000. Upah yangditerima pekerja outsourcing tersebut sedikit lebih tinggi dari UpahMinimum Kabupaten (UMK) Banjarnegara berdasarkan KeputusanGubernur Jawa Tengah Nomor SK 561.4/69/2010 Tanggal SK 18November 2010, tanggal berlaku 01 Januari, tahun berlaku 2011yaitu sebesar Rp. 730.000,00.2.1.10. Dari temuan yang didapatkan di lapangan bahwa selama inipegawai pengawas belum pernah mendapati perusahaanoutsourcing di Kabupaten Banjarnegara yang mempekerjakan anakatau pekerja cacat. Perlindungan terhadap pekerja wanita yangdilakukan perusahaan-perusahaan outsourcing juga telah dilakukandengan baik, dari hasil pengawasan dan pemeriksaan yangdilakukan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan selama iniperusahaan-perusahaan outsourcing di Banjarnegara tidak pernahmempekerjakan pekerja wanita untuk melakukan pekerjaan padapukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.