BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Sejak ...

76(3) Dalam hal terdaftar ketentuan yang tidak sesuai denganketentuan pasal 4, maka pejabat yang bertnaggung jawab dibidang ketenagakerjaan membuat catatan pada buktipendaftaran bahwa perjanjian dimaksud tidak sesuai denganketentuan dalam Pasal 4.Perusahaan penyedia jasa pekerja yang tidak mendaftarkanperjanjian penyedia jasa pekerja/buruh, maka instansi yangbertanggung jawab di bdang ketenagakerjaan mencabut ijinoperasional perusahaan penyedia jasa keperja/buruh yangbersangkutan, sedangkan hak-hak pekerja/buruh tetap menjaditanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yangbersangkutan. Pasal 7 Keputusan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Nomor: KEP. 101 /MEN/VI/2004 dalam hal inimenyatakan sebagai berikut:(1) Dalam hal perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidakmendaftarkan perjanjian penyedia jasa pekerja/buruh, makainstansi yang bertanggung jawab di bdang ketenagakerjaansebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mencabut ijin operasionalperusahaan penyedia jasa keperja/buruh yang bersangkutansetelah mendapat rekomendasi dari instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalamPasal 5.(2) Dalam hal ijin operasional dicabut, hak-hak pekerja/buruh tetapmenjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasapekerja/buruh yang bersangkutan.1.2. Pengawasan KetenagakerjaanPengawasan ketenagakerjaan dilakukan untuk menjamin semuaperaturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dipatuhi dandilaksanakan oleh semua pihak yang terkait. Untuk itu, pengawasanketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas yang kompetentergabung dalam unit tersendiri pada Pemerintah Pusat, Pemerintah