BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Sejak ...

investasi, pembinaan hubungan industrial, peraturan perundang-undanganketenagakerjaan, penegakan hukum dan ketersediaan serta kesiapan aparatur. 4937E. Pengawasan KetenagakerjaanPenegakan hukum ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Pegawai PengawasKetenagakerjaan sebagai aparatur negara yang bertanggungjawab untuk mengawasipenerapan hukum ketenagakerjaan. Hal ini tertuang dalam Pasal 176 UU No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan:Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawasketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjaminpelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerj aan.Adapun maksud diadakannya pengawasan ketenagakerjaan, menurut HariSupriyanto, adalah sebagai berikut:1. Mengawasi berlakunya undang-undang dan peraturan perburuhan padakhususnya;2. Mengumpulkan bahan-bahan keterangan tentang soal-soal hubungan kerja dankeadaan perburuhan dalam arti yang seluas-luasnya guna membuat undangundangdan peraturan-peraturan perburuhan;3. Menjalankan pekerjaan lain-lainnya yang diserahkan kepadanya denganundang-undang atau peraturan-peraturan lainnya. 50Lalu Husni di pihak lain berpendapat sebagai berikut:Pengawasan ketenagakerjaan dimaksudkan untuk mendidik agar pengusahaselalu tunduk menjalankan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sehinggaakan dapat menjamin keamanan dan kestabilan pelaksanaan hubungan kerja,karena seringkali perselisihan ketenagakerjaan diebabkan oleh pengusaha tidakmemberikan perlindungan hukum kepada pekerjanya sesuai dengan ketentuanyang berlaku. Di samping itu, pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan akanmenjamin pelaksanaan peratura-peraturan ketenagakerjaan di semua perusahaansecara sama, sehingga akan menjamin tidak terjadinya persaingan yang tidaksehat. 51495051Libertus Jehani. 2008. Hak-Hak Karyawan Kontrak. Forum Sahabat. Jakarta.hal.3.Hari Supriyanto. 2004. Op Cit., hal. 44Lalu Husni. 2003. Op. Cit. hal. 120