BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Sejak ...

73c orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yangberada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudkan di luarwilayah Indonesia.3. Perusahaan adalaha. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milikorang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badanhukum, baik milik swasta maupun milik negara yangmempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atauimbalan dalam bentuk lain;b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyaipengurusan dan mempekerjakan orang lain denganmembayar upah atau nimbalan dalam bentuk lain.4. Perusahaan penyedia jasa adalah perusahaan berbadan hukumyang dalam kegiatan usahanya menyediakan jasa pekerja/buruhuntuk dipekerjakan di perusahaan pemberi pekerjaan.Pasal 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiNomor: KEP. 101 /MEN/VI/2004 mengatur tentang permohonan ijinoperasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, sebagaiberikut:(1) Untuk dapat menjadi perusahaan penyedia jasa pekerja/buruhperusahaan wajib memiliki ijin operasional dari instansi yangbertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dikabupaten/Kabupatensesuai domisili perusahaan penyedia jasapekerja/buruh.(2) Untuk mendapatkan ijin operasional perusahaan penyedia jasapekerja/buruh perusahaan menyampaikan permohonan denganmelampirkan:a. copy pengesahan sebagai badab hukum berbentukPerseorangan Terbatas atau Koperasi;b. copy anggaran dasar yang di dalamnya memuat kegiatanusaha penyedia jasa pekerja/buruh;c. copy SIUP;d. copy wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku.(3) Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sudah menerbitkanijin operasional terhadap permohonan yang telah memenuhiketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktupaling lama 30m (tiga puluh) hari kerja sejak permohonanditerima.