BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Sejak ...

55Meskipun hubungan hukum antara pekerja/buruh dengan pengusahatimbul karena Perjanjian Kerja yang bersifat Keperdataan, namun karenadalam prakteknya sering terjadi kepincangan-kepincangan yang disebabkanperbedaan status/kedudukan para pihak, mengakibatkan dalam hubungan kerjaitu terjadi hubungan tinggi rendah, sehingga pekerja/buruh tidak bebas padasaat menentukan isi perjanjian kerja. Pekerja/buruh menjadi pihak yangtermarjinalkan dan kadangkala terjadi tindakan sewenang-wenang daripengusaha terhadap mereka. Untuk menjaga keseimbangan kepentingan antarapekerja/buruh dan pengusaha, pemerintah kemudian menyusun kebijakandalam rangka membatasi perilaku para pihak dalam hubungan kerja, termasukmemberikan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh dengan mengeluarkanproduk perundang-undangan dan membentuk perangkat administrasi negarauntuk mengadakan pengawasan di bidang ketenagakerjaan. Sejak pemerintahmasuk dalam ranah hukum ketenagakerjaan maka sejak itu pula hukumketenagakerjaan yang semula bersifat privat menjadi hukum publik.c. Fungsi Pegawai Pengawas KetenagakerjaanSebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 32 UU No. 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan, bahwa konsep pengawasan ketenagakerjaan adalah:Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi danmenegakkan pelaksanaan peraturan perundang undangan di bidangketenagakerjaan.Selanjutnya dalam Pasal 176 disebutkan bahwa:Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawasketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen gunamenjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.