BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Sejak ...

77Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kabupaten. Dengan demikianpegawai pengawas dapat melakukan tugasnya dan mengambil keputusansecara independen, tidak terpengaruh oleh pihak lain.Pengawasan ketenagakerjaan merupakan unsur penting dalamperlindungan tenaga kerja, sekaligus sebagai upaya penegakan hukumketenagakerjaan secara menyeluruh. Penegakan hukum ditempuh dalam 2(dua) cara, yaitu: preventif dan refresif. Pada dasarnya kedua cara ituditempuh sangat bergantung dari tingkat kepatuhan masyarakat(pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh) terhadapketentuan hukum ketenagakerjaan. Tindakan preventif dilakukan jikamemungkinkan dan masih adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhihukum. Namun bila tindakan preventif tidak efektif lagi, maka ditempuhtindakkan refresif dengan maksud agar masyarakat mau melaksanakanhukum walaupun dengan keterpaksaan. 93Pengawasan perburuhan/ketenagakerjaan dimaksudkan untukmendidik agar pengusaha atau perusahaan selalu tunduk menjalankanketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sehingga akan dapat menjaminkeamanan dan kestabilan pelaksanaan hubungan kerja, karena seringkaliperselisihan perburuhan disebabkan karena pengusaha tidak memberikanperlindungan hukum kepada buruhnya sesuai dengan ketentuan yangberlaku. Di samping itu pelaksanaan pengawasan perburuhan akanmenjamin pelaksanaan peraturan-peraturan perburuhan di semuaperusahaan secara sama, sehingga akan menjamin tidak terjadinyapersaingan yang tidak sehat (unfair competition) 9493Abdul Khakim. 2003. Op. Cit. hal. 123